EXPRESI.co, KUTAI KARTANEGARA — Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menyoroti kondisi jalan poros yang menghubungkan wilayah-wilayah hulu dan pedalaman di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), khususnya di kawasan rawa dan bantaran sungai. Ia menilai pendekatan konstruksi yang digunakan selama ini belum sesuai dengan karakter geografis wilayah tersebut.
“Wilayah hulu Kukar bukan dataran biasa. Ini kawasan rawa-rawa dan tepi sungai, jadi tak bisa disamakan konstruksinya dengan wilayah lain. Dibutuhkan jalan dengan desain khusus, seperti pondasi pile slab atau struktur layang,” kata Firnadi.
Firnadi mencontohkan jalan poros dari Desa Sebelimbingan, Kecamatan Kota Bangun, yang kerap rusak akibat genangan air dan pasang sungai. Jalan ini, menurutnya, merupakan akses vital ke desa-desa lain di hulu Kukar hingga ke perbatasan Kutai Barat.
Ia menjelaskan bahwa sistem pile slab, yakni konstruksi dengan tiang pancang, merupakan solusi ideal untuk wilayah dengan tanah labil atau terendam air secara berkala.
“Kalau kita paksakan dengan model timbunan biasa, jalan akan cepat rusak. Setiap musim hujan atau pasang sungai, pasti terendam dan terputus. Ini bukan hanya soal kenyamanan, tapi juga menyangkut keselamatan dan konektivitas antarwilayah,” jelas politisi PKS itu.
Meski membutuhkan anggaran lebih besar, Firnadi meyakini metode ini lebih efisien dalam jangka panjang karena mengurangi biaya perawatan dan risiko kerusakan berulang.
Ia juga menekankan perlunya sinergi antara pemerintah kabupaten, provinsi, dan pusat dalam menangani infrastruktur di kawasan hulu. Skala kebutuhan dan kondisi geografis menurutnya tak bisa diatasi hanya dengan anggaran daerah.
“Ini butuh sinergi. Kalau Kukar berjalan sendiri, bisa memakan waktu bertahun-tahun. Maka peran Pemprov dan pemerintah pusat sangat penting, baik dari segi pendanaan maupun perencanaan teknis,” ujarnya.
Firnadi mendorong penyusunan roadmap pembangunan infrastruktur pedalaman dengan pendekatan ilmiah dan berbasis karakteristik wilayah, bukan sekadar rutinitas penganggaran tahunan.
“Kita harus mulai bicara infrastruktur berbasis karakter wilayah. Tidak semua daerah bisa diperlakukan sama. Jika ingin hasilnya maksimal dan berkelanjutan, maka pendekatannya pun harus ilmiah dan terintegrasi,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan