EXPRESI.co, SAMARINDA – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kalimantan Timur masih menyisakan ketimpangan, terutama dalam aspek distribusinya. Meski program ini bertujuan mulia untuk menyediakan asupan bergizi bagi anak-anak, realisasinya belum mencakup seluruh wilayah, sehingga sejumlah daerah belum mendapatkan manfaat dari program penting ini.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Ananda Emira Moeis, menyoroti hal tersebut dan menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem distribusi MBG agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat secara adil.
“Tujuan utama MBG adalah meningkatkan status gizi anak-anak, dan dari evaluasi di lapangan, kami menemukan bahwa manfaatnya bahkan meluas ke sektor lain,” ujar Ananda, yang akrab disapa Nanda.
Ia menjelaskan bahwa salah satu efek positif dari pelaksanaan MBG terlihat pada sektor pertanian lokal. Menurutnya, para petani mulai berinovasi dan aktif berkoordinasi dengan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna menyesuaikan jenis hasil pertanian yang dibutuhkan program.
Nanda menuturkan bahwa temuan tersebut didapat saat pihaknya melakukan kunjungan kerja ke salah satu dapur umum MBG yang beroperasi di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), yang setiap harinya menyiapkan makanan untuk 3.500 siswa.
“Di Kukar, petani mulai sering bertanya kepada penyelenggara, kira-kira tanaman apa lagi yang bisa mereka tanam sesuai kebutuhan dapur MBG. Ini artinya, program ini ikut membuka peluang ekonomi dan perencanaan pertanian yang lebih baik,” jelasnya.
Ia melihat bahwa MBG telah membuka ruang sinergi antara dunia pendidikan, kesehatan, dan pertanian, yang perlu terus dikembangkan. Oleh sebab itu, ia meminta agar Pemprov Kaltim serta pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab penuh atas keberlangsungan program ini.
“Evaluasi dari daerah sangat penting, agar nanti bisa dilanjutkan koordinasinya dengan pemerintah pusat,” tegasnya.
Lebih jauh, Nanda juga menekankan pentingnya pelibatan Badan Gizi Nasional (BGN) dalam pengawasan program agar keberlangsungan dan efektivitas MBG bisa dijaga dengan baik.
“Harus ada keterlibatan langsung dari BGN sebagai pengawas di tingkat nasional, agar program ini bisa benar-benar berjalan maksimal dan merata di seluruh daerah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan