EXPRESI.co, KUTIM – Kunjungan Bendahara Umum DPP Partai Demokrat, Irwan Fecho, ke Kantor Bupati Kutai Timur menjadi momentum penting untuk mendorong strategi jemput bola anggaran pusat sekaligus memperkuat soliditas koalisi pemerintahan daerah.
Kehadiran Irwan tak sekadar agenda silaturahmi, tetapi juga bagian dari konsolidasi politik yang diarahkan untuk memperkuat sinergi pembangunan antara pusat dan daerah.
Ia menegaskan bahwa Partai Demokrat sebagai bagian dari koalisi akan terus mendukung kepemimpinan Bupati Kutai Timur hingga akhir masa jabatan.
“Kami tentu bersilaturahmi dengan Pak Bupati sebagai pemimpin daerah. Demokrat juga bagian dari koalisi yang mendukung pemerintahan beliau, dan komitmen itu akan kami jaga sampai akhir masa jabatan,” ujarnya saat diwawancarai di Kantor Bupati Kutim, Rabu 25 Maret 2026.
Dalam kesempatan itu, Irwan menekankan pentingnya langkah proaktif pemerintah daerah dalam mengakses sumber pendanaan dari pemerintah pusat, terutama di tengah tantangan efisiensi anggaran.
“Selain efisiensi, kita juga harus jeli melihat peluang. Anggaran di kementerian itu banyak, tinggal bagaimana kita aktif berkomunikasi agar program-program pusat bisa diarahkan ke Kutai Timur,” jelas Irwan.
Menurutnya, komunikasi intensif dengan kementerian, lembaga, hingga DPR RI menjadi kunci untuk menarik program pembangunan ke daerah.
“Pemimpin tidak boleh pasrah. Harus punya ide, integritas, dan kemauan untuk memperjuangkan daerahnya,” tegasnya.
Irwan juga menyoroti sejumlah contoh keberhasilan yang telah dicapai melalui dukungan anggaran pusat, seperti pembangunan akses Pelabuhan Kenyamukan serta bantuan infrastruktur jalan di wilayah Rantaupulung.
Ia menilai, peluang serupa masih terbuka luas jika pemerintah daerah mampu membangun komunikasi yang efektif dengan pemerintah pusat.
“Banyak jalan daerah yang sebenarnya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tapi terbatas anggaran. Ini bisa kita dorong agar dibiayai pusat melalui skema yang ada,” katanya.
Selain sektor infrastruktur, Demokrat juga membuka peluang penguatan pembangunan di sektor ekonomi kreatif, konsolidasi desa, hingga optimalisasi dana transfer daerah.
Irwan menegaskan bahwa komunikasi lintas sektor, termasuk dengan Kementerian Keuangan, menjadi penting untuk memastikan hak daerah tetap terpenuhi secara maksimal.
“Pemangkasan anggaran itu konteksnya global, tapi hak daerah seperti dana bagi hasil punya aturan sendiri. Ini harus kita perjuangkan agar tetap optimal untuk daerah,” tambahnya.
Ia juga menekankan pentingnya komunikasi multi arah, tidak hanya dengan kementerian dan lembaga, tetapi juga dengan DPR RI, khususnya Badan Anggaran dan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.
“Yang penting jangan pernah berhenti berpikir, bersuara, dan bertindak untuk rakyat,” tandasnya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai Demokrat Kutai Timur, Ordiansyah, memastikan pihaknya akan terus mengawal jalannya pemerintahan daerah serta menjaga stabilitas koalisi.
“Kami akan mendukung dan menjaga Pak Bupati. Visi pemerintah daerah ini harus kita bantu, termasuk dengan memanfaatkan jaringan Demokrat di tingkat nasional,” ucapnya.
Ia menilai, keberadaan kader Demokrat di tingkat pusat merupakan peluang strategis untuk mempercepat pembangunan di Kutai Timur.
“Sayang kalau tidak dimanfaatkan. Kita punya akses di pusat yang bisa membantu daerah, dan itu akan kami optimalkan untuk kepentingan masyarakat,” pungkasnya.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan