EXPRESI.co, BONTANG – Wali Kota Bontang menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk mendukung program strategis nasional saat menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Bontang, Senin 30 Maret 2026.
Dalam paparannya, Wali Kota Neni Moerniaeni menyebutkan, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terus diperkuat melalui integrasi kebijakan serta pelaksanaan program pembangunan yang selaras dengan prioritas nasional.
Salah satu capaian utama adalah keberhasilan dalam penanggulangan kemiskinan ekstrem.
Neni sebut, Pemerintah Kota Bontang telah melakukan intervensi terpadu hingga seluruh sasaran tertangani dan daerah ini dinyatakan mencapai kondisi nol persen kemiskinan ekstrem.
“Upaya ini juga berdampak pada penurunan jumlah penduduk miskin berdasarkan data BPS, dari 7.110 jiwa pada 2024 menjadi 6.180 jiwa pada 2025,” ujarnya.
Di sektor pendidikan, pemerintah turut mendukung program pembangunan Sekolah Rakyat dengan mengusulkan pembangunan serta menyiapkan lahan seluas 8 hektare di kawasan Bontang Lestari.
Pada aspek ketahanan pangan, pemerintah menyediakan cadangan beras sebanyak 29.885 ton serta menjalin kerja sama dengan BULOG untuk pembangunan gudang penyimpanan.
Selain itu, hingga saat ini telah beroperasi 19 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang berperan dalam penyaluran program makan bergizi bagi siswa sekolah guna meningkatkan status gizi masyarakat.
Dukungan terhadap sektor pendidikan juga diwujudkan melalui pembangunan dan revitalisasi satuan pendidikan, serta percepatan digitalisasi pembelajaran.
Pemerintah telah menyalurkan 127 unit papan tulis pintar untuk sekolah dasar dan 83 unit untuk SMP, serta 1.651 unit tablet bagi sekolah negeri jenjang SMP.
Adapun upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, kata Neni, pemerintah terus meningkatkan kualitas pelayanan perizinan dan kemudahan investasi melalui optimalisasi sistem Online Single Submission (OSS).
Selain itu, pengendalian inflasi daerah menjadi perhatian serius. Pemerintah aktif melakukan penguatan koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), pemantauan harga komoditas strategis, serta berbagai langkah intervensi guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Pemkot Bontang juga mempercepat pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh kelurahan sebagai upaya memperkuat kelembagaan ekonomi masyarakat di tingkat lokal, termasuk dukungan penyediaan lahan untuk pembangunan fisik koperasi.
Wali Kota menegaskan bahwa berbagai langkah tersebut merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan Pemerintah Kota Bontang dalam memperkuat sinergi pembangunan antara pusat dan daerah, sekaligus mendorong percepatan pencapaian target pembangunan nasional.
“Ke depan, kolaborasi ini akan terus ditingkatkan agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara merata oleh seluruh masyarakat,” tutupnya. (Sal/adv)
Tinggalkan Balasan