EXPRESI.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang memutuskan menghentikan Program Pro RT Rp200 juta tahun depan.
Hal ini diungkapkan Wali Kota Neni Moerniaeni dalam Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk tahun 2027.
Neni menegaskan bahwa pengehentian program Pro RT ini usai mempertimbangkan kondisi fiskal daerah di tahun mendatang, yang diperkirakan hanya mengelola APBD Rp1,5 Triliun.
“Jadi program yang Pro RT Rp200 juta itu sudah tidak mungkin lagi. Saya sudah menghitung,” ujarnya, saat ditemui Selasa 7 April 2026.
Menurutnya, berdasarkan evaluasi pemerintah menunjukkan penggunaan anggaran di sejumlah RT juga belum optimal dan cenderung seragam antarwilayah.
“Program yang dikerjakan RT itu banyak yang sama, copy paste. Itu mubazir,” ungkapnya.
Dengan proyeksi APBD sekitar Rp1,5 triliun tahun depan, pemerintah mengubah pendekatan dari distribusi merata ke seluruh RT menjadi berbasis kebutuhan prioritas di tiap kelurahan.
“Lebih baik kita fokus perbaiki infrastruktur yang memang dibutuhkan masyarakat,” katanya.
Tahun depan katanya, program ini dialihkan melalui skema mandatory spending 5 persen untuk kelurahan. Sehingga pemerintah tetap mengalokasikan anggaran sekitar Rp75 miliar di tingkat bawah. Namun, penggunaannya akan lebih terarah, termasuk untuk insentif perangkat RT.
“5 persen dana kelurahan itu juga untuk gaji RT, sekretaris, bendahara. Kita hitung kurang lebih hampir Rp24 miliar,” jelasnya.
Sejalan dengan ini, Ketua DPRD Bontang turut memberikan penjelasan atas rencana pemberhentian program ini.
Ia membenarkan bahwa kebijakan yang akan diambil ini, tidaklah populer di masyarakat.
“Namun memang mau tidak mau, suka tidak suka, tidak ada uang. Karena kita kan mengawal visi misi walikota ini berdasarkan asumsi APBD yang berjalan pada saat itu. Kita tidak tahu semua kabupaten kota kan ternyata mengalami kontraksi seperti ini. Jadi mau tidak mau kita akan menyesuaikan,” terangnya.
Diberitakan sebelumnya, bukan hanya program Pro RT, pemerintah juga membatalkan sejumlah program seperti Multiyears, proyek perbaikan wajah Kantor Wali Kota dengan menggunakan Aluminium Composite Panel (ACP) senilai Rp5,9 miliar, pembelian Mes di Jakarta senilai Rp8,8 Miliar, dan pembangunan Mini Soccer di Berbas Pantai, ikut dibatalkan. (Sal/adv)
Tinggalkan Balasan