EXPRESI.co, KUTIM — Keterbatasan anggaran daerah menjadi tantangan nyata bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) dalam merealisasikan 50 program unggulan kepala daerah.
Untuk memastikan program prioritas tersebut tetap berjalan, pemerintah daerah memilih strategi kolaborasi dengan pihak swasta melalui Corporate Social Responsibility (CSR) serta memperkuat sinergi dengan kementerian di tingkat pusat.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kutim, Januar Bayu Irawan, menyampaikan bahwa 50 program unggulan tersebut disusun sebagai fondasi pembangunan daerah agar Kutai Timur mampu menjadi wilayah yang mandiri dan berdaya saing dalam jangka panjang.
“Lima puluh program unggulan ini adalah program prioritas yang akan kita laksanakan untuk mendorong kemandirian dan daya saing Kutim,” ujar Januar, Senin 26 Januari 2026.
Namun, Januar mengakui bahwa keterbatasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat pemerintah daerah tidak bisa bekerja sendiri. Kondisi tersebut mendorong Pemkab Kutim untuk membuka ruang kerja sama lintas sektor.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, tentu kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Karena itu, kita berupaya menggandeng pihak swasta melalui CSR serta kementerian pusat agar program-programnya bisa diarahkan ke Kutim” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, Pemkab Kutim telah melakukan koordinasi intensif dengan berbagai kementerian dan lembaga di tingkat pusat. Upaya tersebut bahkan melibatkan langsung pimpinan daerah guna memperbesar peluang masuknya program nasional ke Kutai Timur.
“Kemarin kita juga sudah melakukan koordinasi ke kementerian, dipimpin langsung oleh Wakil Bupati, untuk mencari peluang program yang bisa dilaksanakan di Kutim,” ungkap Januar.
Menurutnya, strategi ini penting agar pelaksanaan 50 program unggulan tidak sepenuhnya bergantung pada kemampuan fiskal daerah, melainkan mendapat dukungan dari berbagai sumber pendanaan lain.
Januar menegaskan bahwa seluruh program unggulan tersebut ditargetkan rampung dalam kurun waktu lima tahun. Saat ini, pemerintah daerah masih berada pada fase awal pelaksanaan.
“Ini baru satu tahun berjalan, jadi semua program masih dalam tahap progres. Konsepnya, 50 program ini akan kita kebut dan kita tuntaskan dalam lima tahun,” tegasnya.
Seiring berjalannya waktu, Pemkab Kutim juga tengah melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program sepanjang tahun 2025. Evaluasi tersebut bertujuan untuk mengidentifikasi program yang belum berjalan optimal.
Hasil evaluasi nantinya akan menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), khususnya untuk tahun anggaran 2026.
“Nanti dari evaluasi itu akan terlihat kebutuhan di 2026, dan itu akan kita masukkan dalam RKPD agar program bisa lebih tepat sasaran,” tambah Januar.
Salah satu fokus utama dalam 50 program unggulan tersebut adalah penurunan angka pengangguran. Pemerintah daerah menilai persoalan ini mendesak karena berkaitan langsung dengan daya beli dan kesejahteraan masyarakat.
“Yang paling urgen saat ini adalah pengurangan pengangguran. Kita dorong pelatihan tenaga kerja supaya mereka punya penghasilan dan daya beli masyarakat bisa meningkat,” ujarnya.
Sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), lanjut Januar, telah mulai menjalankan program pelatihan, termasuk di sektor UMKM dan koperasi. Meski demikian, efektivitas pelaksanaannya masih terus dievaluasi agar benar-benar berdampak bagi masyarakat.
Di akhir pernyataannya, Januar berharap keterlibatan publik dapat menjadi bagian dari pengawasan bersama terhadap program pemerintah daerah.
“Harapan kami, masyarakat ikut melihat, mengawasi, dan memberikan masukan yang konstruktif agar program-program ini bisa berjalan lebih baik,” tutupnya.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan