EXPRESI.co, SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan di Kabupaten Mahakam Ulu kembali memicu reaksi publik. Sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Kalekale Kalimantan Timur (KKT) dan Forum Masyarakat Peduli Mahakam Ulu (Formas PM) menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung DPRD Kalimantan Timur, Rabu (28/5).
Aksi tersebut menyuarakan keresahan terhadap lambannya pembangunan di wilayah perbatasan tersebut, terutama terkait infrastruktur dasar dan pelayanan publik. Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud turun langsung menemui massa aksi, didampingi sejumlah Anggota Komisi III seperti Subandi, Sugiyono, Jahidin, dan Baharuddin Muin. Pengamanan turut melibatkan personel Polresta Samarinda.
Dalam aksi damai itu, massa menyampaikan lima tuntutan utama, yang mencakup Optimalisasi fungsi anggaran dan pengawasan DPRD terhadap proyek pembangunan di Mahakam Ulu, Percepatan pembangunan jalan darat yang aman dan layak menuju Long Apari dan daerah perbatasan, Pengelolaan anggaran proyek yang transparan dan melibatkan masyarakat dalam pengawasannya, Pendirian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) sebagai simbol kedaulatan negara, serta Peningkatan SDM melalui akses pendidikan dan pelatihan keterampilan.
Ketua DPRD Kaltim, yang akrab disapa Hamas, menyatakan dukungan penuh atas aspirasi warga Mahakam Ulu.
“Pemerintah daerah jangan biarkan Mahakam Ulu tertinggal. Segera bangun infrastruktur dasar seperti jalan dan fasilitas umum. Program Gaspol penting, tapi kita juga harus bicara soal layanan kesehatan dan pendidikan,” tegas Hamas.
Ia menyebut bahwa keluhan masyarakat Mahakam Ulu bukan sekadar wacana, melainkan realitas yang harus segera ditindaklanjuti oleh eksekutif dan legislatif.
Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Jahidin, turut menyampaikan komitmennya.
“Meski Mahakam Ulu adalah kabupaten termuda, kita prioritaskan. Skala pembangunan di sana perlu ditingkatkan. Ini bagian dari komitmen pemerataan,” ujarnya.
Di akhir dialog, Hamas memastikan bahwa DPRD Kaltim akan menjadwalkan pertemuan lanjutan bersama Formas PM, sekaligus mempersiapkan langkah-langkah dalam APBD Perubahan 2026 untuk menindaklanjuti tuntutan warga.
“Kami siap menampung dan menindaklanjuti masukan ini. Soal isolasi, akses air dan listrik, hingga bencana banjir akan kami perjuangkan. Ini janji kami,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan