EXPRESI.co, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Abdulloh, menyatakan dukungannya terhadap Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim dalam upaya pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU) dan rambu lalu lintas yang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat.
Menurutnya, meskipun terdapat efisiensi anggaran di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD), anggaran untuk program-program yang menyentuh langsung kepentingan masyarakat tidak boleh terkena refocusing.
“Kami tegaskan, refocusing anggaran jangan menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Kalau perlu, potong saja anggaran perjalanan dinas atau kegiatan seremonial,” ujar Abdulloh.
Ia juga menyoroti Rencana Kerja (Renja) Dishub untuk tahun anggaran 2025–2026 yang menurutnya masih terhambat oleh keterbatasan anggaran. Hal ini berdampak pada minimnya realisasi hasil reses dan belum maksimalnya tindak lanjut atas aspirasi masyarakat.
“Anggaran yang tersedia saat ini sangat kecil. Ini menyulitkan Dishub untuk menindaklanjuti permintaan masyarakat yang kami serap dari berbagai wilayah,” jelasnya.
Meski begitu, Abdulloh mengapresiasi kinerja Dishub yang dinilai sudah bekerja maksimal dengan sumber daya yang ada. Ia menekankan bahwa kendala utama bukan pada kinerja, melainkan pada minimnya dukungan anggaran.
“Dishub sudah berupaya keras, tetapi kemampuan fiskal masih menjadi tantangan. Kami di Komisi III akan terus memperjuangkan peningkatan anggaran agar pembangunan infrastruktur transportasi, khususnya di daerah pedalaman, bisa lebih merata,” tegasnya.
Lebih jauh, Abdulloh mengingatkan bahwa kebutuhan infrastruktur dasar di Kalimantan Timur masih sangat besar. Bahkan, menurutnya, alokasi anggaran sebesar Rp3 triliun dari Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk elektrifikasi pedesaan masih belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan.
“Kita masih menghadapi banyak tantangan, terutama di wilayah tertinggal yang belum memiliki akses infrastruktur memadai. Ini harus menjadi perhatian serius,” tutupnya. (*/IA)
Tinggalkan Balasan