EXPRESI.co, BONTANG – Pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar memicu polemik, berpotensi terjadi perubahan peta politik menjelang Pilkada serentak.
Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub), yang kabarnya akan digelar pada 25 Agustus mendatang, dua hari jelang pendaftaran calon kepala daerah ke KPU, menimbulkan pertanyaan mengenai nasib dukungan politik.
Apakah surat keputusan (SK) yang sudah dikeluarkan akan tetap berlaku, ataukah akan ada perubahan pada formulir B1-KWK yang didaftarkan ke KPU dengan nama-nama baru?
Di Bontang, Partai Golkar telah mengeluarkan surat rekomendasi berupa SK B1-KWK kepada pasangan bakal calon Neni Moerneani dan Agus Haris untuk maju dalam Pilkada Bontang yang akan digelar pada November mendatang.
Selain Golkar, beberapa partai besar lainnya, seperti Gerindra dan PKS, juga telah memberikan rekomendasi kepada pasangan Neni-Agus.
Ketua DPD II Golkar Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menyatakan bahwa Airlangga adalah sosok ketua umum yang sukses, terutama dengan capaian dalam Pemilu 2024.
Ia juga mengatakan bahwa sebagai kader dan Ketua DPD II, pihaknya akan menunggu instruksi dari pusat terkait langkah dan keputusan yang harus diambil selanjutnya.
“Pengunduran diri Pak Airlangga adalah keputusan pribadi. Mengenai langkah selanjutnya, kami di daerah hanya akan menunggu instruksi dari pusat,” kata Andi Faiz kepada wartawan pada Senin (12/8/2024).
Terkait perubahan peta politik dan isu terkait perubahan SK rekomendasi calon kepala daerah, Andi Faiz memilih untuk tidak berkomentar. Ia mengaku belum menerima informasi atau perintah dari pengurus pusat.
“Tidak ada,” ujar Andi Faiz singkat.
Sementara itu, dalam pernyataan resminya yang tersebar melalui video, Airlangga menyatakan komitmennya untuk menjaga stabilitas dan marwah Partai Golkar.
“DPP Partai Golkar akan segera menyiapkan mekanisme organisasi sesuai dengan ketentuan AD/ART yang berlaku,” singkatnya. (FN/*)
