EXPRESI.co, SAMARINDA – Ketimpangan pembangunan pendidikan di Kalimantan Timur kembali jadi sorotan. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Darlis Pattalongi, menyesalkan kondisi SMA Negeri 4 Samarinda yang selama 43 tahun berdiri belum pernah menerima bantuan pembangunan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) provinsi.
“Ini bukan cuma soal bangunan. Ini soal keadilan. Bagaimana bisa, sekolah negeri di ibu kota provinsi tak pernah tersentuh anggaran daerah selama lebih dari empat dekade?” tegas Darlis.
SMAN 4 yang berada di kawasan Rapak Dalam, Kecamatan Loa Janan Ilir, disebut berada dalam kondisi geografis yang sulit, dikelilingi rawa dan pemukiman padat. Hal ini disebut menjadi alasan sekolah tersebut kerap luput dari perhatian perencanaan pembangunan.
“Sekolah-sekolah di pusat kota dibangun bertingkat, ber-AC, pakai digitalisasi. Tapi di sini, sekolah di pinggiran masih berkutat dengan infrastruktur dasar. Ini potret ketimpangan yang tidak bisa lagi ditoleransi,” katanya.
Darlis mendorong agar Pemprov Kaltim segera mengalokasikan anggaran pembangunan untuk SMAN 4 dalam APBD Perubahan 2025. Ia juga menekankan pentingnya pendekatan teknis yang sesuai dengan kondisi lingkungan.
“Karakteristik daerah rawa tidak cocok dibangun dengan sistem urugan. Solusinya gedung panggung, agar tidak menambah risiko banjir dan tetap adaptif,” jelasnya.
Bagi Darlis, pembangunan ini bukan sekadar proyek fisik, melainkan bentuk nyata komitmen terhadap pemerataan akses pendidikan. Ia mengingatkan bahwa ratusan siswa dan guru di sekolah tersebut telah bertahun-tahun bertahan dalam keterbatasan.
“Kalau serius bicara kualitas SDM, maka jangan abaikan sekolah-sekolah seperti ini. Sekolah unggulan jangan terus jadi primadona anggaran. Pinggiran juga punya hak yang sama,” tandasnya.
Darlis menutup dengan menyerukan agar pemerintah dan DPRD Kaltim menjadikan pemerataan pendidikan sebagai agenda utama, bukan hanya wacana tahunan.
“Pendidikan bukan soal lokasi. Tapi soal hak. Dan sekolah di pinggiran adalah bagian dari wajah kita yang sebenarnya,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan