EXPRESI.co, KUTIM — 2 kompleks perumahan KORPRI yang dibangun menggunakan uang Pemerintah Kutim kini terbengkalai dan tak berfungsi sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut memunculkan sorotan publik terhadap efektivitas perencanaan dan pemanfaatan anggaran daerah.
Perumahan KORPRI di Jalan Kenyamukan dan Jalan Simono, Kecamatan Sangatta Utara, sama-sama dibangun sebagai hunian subsidi bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Namun hingga kini, kawasan tersebut justru ditinggalkan dan nyaris tertutup semak belukar.
Perumahan KORPRI di Jalan Kenyamukan yang mengarah ke Pelabuhan Sangatta Utara dibangun lebih awal pada periode 2005–2007 oleh pemerintahan sebelumnya.
Lokasi ini kini sepi dan tidak lagi diakses, diduga akibat buruknya akses jalan yang membuat PNS enggan menempatinya.
Sementara itu, perumahan KORPRI di Jalan Simono dibangun pada 2010–2013 dengan anggaran Pemkab Kutim untuk penyiapan lahan.
Kawasan seluas kurang lebih 20 hektare tersebut diperuntukkan khusus bagi perumahan PNS, namun hingga kini tidak pernah terealisasi secara optimal.
Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Kabupaten Kutim, Noviari Noor, menjelaskan pembangunan perumahan di Jalan Simono sempat terkendala dalam kerja sama dengan pihak perbankan.
“Kemarin tinggal mekanisme pembangunannya, kita menggandeng Bank Tabungan Negara (BTN). Cuman itu harus berproses, harus bersertifikat dulu. Dan itu memang masih berproses untuk menuju sertifikat,” jelasnya saat dikonfirmasi via WhatsApp, Rabu 21 Januari 2026.
Adapun perumahan KORPRI di Jalan Kenyamukan, menurut Noviari, sejak awal sudah menghadapi persoalan aksesibilitas yang membuatnya tidak diminati oleh PNS.
Waktu itu jalan juga belum ada sampai ke sana, kan? Jadi ya enggak ada yang minat jauh itu,” ungkapnya.
Terkait pemilihan lokasi perumahan yang minim akses, Noviari mengaku tidak mengetahui proses pengambilan keputusan pada masa pemerintahan sebelumnya. Ia menyebut keputusan tersebut diduga melibatkan Koperasi Pegawai Negeri (KPN) pada waktu itu.
Ketika ditanya mengenai langkah konkret pemerintah daerah untuk menyelesaikan persoalan perumahan KORPRI yang terbengkalai, Noviari mengakui hingga saat ini belum ada upaya lanjutan.
”Belum ada langkah sih, belum ada langkah penjajakan,” katanya.
Menurutnya, kebutuhan hunian PNS saat ini relatif telah terpenuhi dengan tumbuhnya sejumlah perumahan murah baru di Sangatta.
”Teman-teman PNS itu sudah beralih ke sana, saya lihat. Jadi memang upaya-upaya pemerintah untuk menyediakan itu tampaknya ya masih belum ada lagi langkah,” ujarnya.
Untuk lahan perumahan di Jalan Simono, Pemkab Kutim berencana mengalokasikan sekitar 8 hektare untuk pembangunan sekolah rakyat, sementara sisanya masih memungkinkan digunakan untuk perumahan.
Terkait besaran anggaran yang telah digelontorkan, Noviari mengaku tidak mengingat nominalnya secara pasti. Ia menegaskan anggaran tersebut hanya digunakan untuk penyiapan lahan.
”Itu hanya untuk penyiapan lahannya kalau enggak salah. Kalau perumahannya pasti kita akan menggandeng pihak bank, waktu itu BTN. Jadi tetap itu akan dijual ke pegawai dengan kisaran harga yang terjangkau dan itu bagian dari pinjaman mereka juga. Cuman subsidi dari pemerintah kan bahannya,” pungkasnya.
Kondisi dua kompleks perumahan KORPRI yang terbengkalai ini kini menjadi perhatian publik, terutama menyangkut perencanaan pembangunan, pemanfaatan aset daerah, serta akuntabilitas penggunaan anggaran yang hingga kini belum memberikan manfaat nyata bagi aparatur sipil negara.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan