EXPRESI.co, BONTANG – Wali Kota Bontang Neni Moerneani secara langsung menyampaikan keluhan terkait sengketa wilayah Kampung Sidrap kepada Komite I DPD RI. Pertemuan ini berlangsung saat ramah tamah bersama jajaran Komite I DPD RI di Rumah Jabatan Wali Kota Bontang pada Rabu malam, 9 Juli 2025.
Dalam forum tersebut, Neni memaparkan sejumlah permasalahan krusial, terutama konflik batas wilayah antara Kota Bontang dan Kabupaten Kutai Timur (Kutim) yang melibatkan Kampung Sidrap.
“Bunda” Neni menjelaskan bahwa secara de jure, Kampung Sidrap masuk Kecamatan Sangatta Selatan, Kutim. Namun, secara de facto, wilayah ini telah puluhan tahun masuk dalam administrasi Kota Bontang.
Neni menjelaskan, awalnya tujuh RT di Kampung Sidrap berada di bawah administrasi Bontang, namun kini kembali masuk Kutim.
Ia menyebutkan, kkasus ini sudah melalui Mahkamah Konstitusi dan telah mendapatkan putusan sela. Saat ini, proses penyelesaian sengketa sedang difasilitasi oleh Gubernur Kalimantan Timur.
“Mudah-mudahan Kutim bisa ikhlas Kampung Sidrap kembali ke Bontang,” harap Neni.
Ia menambahkan, rencana pemekaran Kutai Timur menjadi dua wilayah, yaitu Kutai Timur dan Kutai Utara atau Sakulirang, seharusnya tidak menghalangi penyelesaian sengketa ini. “Sidrap hanya 162 hektar, tapi warganya ingin tetap bergabung dengan Bontang karena alasan pelayanan,” jelasnya.
Banyak warga Sidrap yang memiliki KTP Bontang dan akses layanan publiknya juga terpusat di Bontang.
Selain permasalahan sengketa wilayah, Wali Kota Neni juga memaparkan berbagai capaian penting selama masa kepemimpinannya. Ia dengan bangga menyampaikan bahwa Kota Bontang berhasil menurunkan angka kemiskinan ekstrem hingga nol persen.
“Target kita tidak ada warga miskin lagi di Bontang,” tegasnya.
Neni juga menekankan pentingnya pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) di Bontang. Menurutnya, Bontang bukanlah kota yang kaya sumber daya alam, namun bisa berkembang melalui SDM yang unggul dan berdaya saing.
Selanjutnya, Neni memaparkan program prioritas di sektor pendidikan. Pemerintah Kota Bontang memberikan subsidi penuh untuk Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Sistem Kredit Semester (SKS) bagi 1.888 mahasiswa lokal yang kuliah di kampus di Bontang.
Selain itu, Pemkot juga meningkatkan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk sekolah swasta, “Supaya sekolah tidak lagi memungut iuran dari siswa,” katanya.
Pemerintah juga memberikan insentif Rp2 juta per bulan untuk guru swasta dan penggiat agama. “Kita ingin membangun kecerdasan yang seimbang. Intelektual, emosional, dan spiritual,” pungkas Neni.
Kunjungan Komite I DPD RI ke Bontang ini dipimpin langsung oleh Ketua Komite I DPD RI, Andi Sofyan Hasdam, sebagai bagian dari kunjungan ke beberapa daerah di Kalimantan Timur. (*)
Tinggalkan Balasan