EXPRESI.co, BONTANG – Pemerintah Kota Bontang di bawah kepemimpinan Wali Kota Basri Rase dan Wakil Wali Kota Najirah menunjukkan komitmen kuat dalam menangani masalah banjir yang telah lama menghantui warganya. Sejak 2021, keduanya mengalokasikan anggaran signifikan, mencapai total Rp 441 miliar selama tiga tahun.
Menurut data Dinas PUPR Bontang, dana ini berasal dari APBD Kota Bontang dan bantuan keuangan dari Provinsi Kalimantan Timur. Rinciannya, APBD Bontang mengalokasikan Rp 32 miliar pada 2022, Rp 104 miliar pada 2023, dan Rp 212 miliar pada 2024. Sementara bantuan provinsi menyumbang Rp 19 miliar di 2022 dan Rp 74 miliar di 2024.
Kadis PUPR Bontang, Edy Prabowo, menjelaskan sebagian besar dana tersebut digunakan untuk revitalisasi sungai dan drainase yang sering menjadi penyebab banjir. Hingga kini, sekitar 60 persen dari rencana penanganan banjir yang diatur dalam Blue Print Banjir Kota Bontang, yang disahkan pada 2023, sudah terealisasi.
“Salah satu hasil nyata bisa dilihat di Sungai Bontang, mulai dari Kantor Lurah Gunung Elai hingga Jalan Ahmad Yani,” ujar Edy.
Meski demikian, beberapa titik banjir masih ada, namun pemerintah terus melakukan upaya perbaikan. Proyek besar lainnya, seperti pengerjaan sungai Dahlia dan pembangunan Waduk Kanaan, diharapkan dapat mengurangi risiko banjir lebih lanjut di tahun 2024.
“Kami optimis waduk ini akan mampu menampung air dari hulu saat air pasang di hilir Sungai Bontang,” tutup Edy. (*)
Tinggalkan Balasan