EXPRESI.co, SANGATTA – Pembangunan kolam renang senilai Rp9 miliar di SMK Negeri 2 Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, terancam gagal terlaksana akibat konflik antara kontraktor pelaksana dan penyedia material. Proyek strategis yang dibiayai melalui APBD Provinsi Kalimantan Timur Tahun Anggaran 2024 ini kini tersendat akibat penghentian pasokan bahan bangunan.
Berdasarkan data dari Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kaltim, proyek ini dikerjakan oleh CV. Kalembo Ade Mautama. Kolam renang tersebut dirancang untuk mendukung kurikulum keahlian maritim, salah satu program unggulan di sekolah kejuruan tersebut.
Namun, perselisihan internal antara pihak kontraktor dan toko penyedia material, Berlian Jaya Abadi, membuat proyek terhenti. Situasi ini menimbulkan kekhawatiran akan keterlambatan penyelesaian proyek, bahkan berpotensi gagal rampung sesuai target yang telah ditetapkan pada Mei 2025.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agus Aras, menyayangkan kondisi ini dan menegaskan pentingnya langkah cepat dari semua pihak untuk menyelesaikan masalah.
“Masalah ini harus segera diselesaikan. Sudah terjadi keterlambatan, tapi Dinas Pendidikan bersama kontraktor dan penyedia material harus duduk bersama mencari solusi,” ujarnya.
Agus menjelaskan bahwa anggaran proyek senilai Rp9 miliar dinilai masih wajar, mengingat kolam renang ini dibangun dengan spesifikasi khusus untuk keperluan pendidikan kelautan, bukan sekadar fasilitas rekreasi.
“Ini kolam renang untuk pelatihan keahlian maritim. Jadi tentu memiliki standar teknis tersendiri yang tidak bisa disamakan dengan kolam renang umum,” jelasnya.
Lebih jauh, Agus mengingatkan bahwa proyek ini merupakan bagian dari skema Perencanaan Berbasis Data (PBD) yang bertujuan memperkuat pengembangan pendidikan vokasi di Kaltim. Jika pembangunan gagal, akan berdampak pada efektivitas perencanaan dan proses belajar siswa.
“Kalau memang tidak selesai sesuai target, Dinas harus segera melakukan evaluasi total dan mengambil keputusan tepat. Ini menyangkut program penting dan investasi besar bagi dunia pendidikan kita,” tegasnya.
Sebagai bentuk pengawasan, Komisi IV DPRD Kaltim juga membuka kemungkinan untuk melakukan inspeksi langsung ke lokasi proyek dalam waktu dekat guna memastikan pelaksanaan proyek sesuai ketentuan. (*/IA)
Tinggalkan Balasan