EXPRESI.co, BONTANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Aji Erlynawati, mengungkap data standar Pelayanan Masyarakat (SPM) yang sebenarnya. Dia sebut data yang tersaji dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) yang menyebutkan capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Kota Bontang untuk tahun 2023 belum lengkap ditampilkan.
“Data itu tidak lengkap. Saya punya data dari pihak provinsi Kaltim,” ujar Aji, Kamis (24/10/2024), seraya menunjukkan data yang diterima.
Ia mengklaim, setelah dilakukan klarifikasi oleh Inspektorat Kaltim pada awal tahun 2024, capaian SPM Kota Bontang pada tahun 2023 sebenarnya mencapai 92,48 persen.
Aji mengakui, pada awalnya tidak semua data telah terhimpun dengan sempurna. Namun, ia menegaskan, kinerja pemerintah daerah Bontang dapat dibuktikan melalui sejumlah penghargaan yang telah diraih, serta tingginya Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dan Indeks Pembangunan Literasi Manusia (IPLM).
“IPM dan IPLM kita tinggi, masa SPM-nya rendah? Harusnya itu sejalan,” ujarnya, menepis anggapan bahwa standar pelayanan di Bontang jauh di bawah rata-rata.
Meski begitu, Aji tidak menampik adanya kemungkinan keterlambatan dalam proses penginputan data yang dilakukan oleh Pemkot Bontang. Menurutnya, hal itu bisa saja menjadi salah satu penyebab rendahnya penilaian SPM dari Kemendagri.
“Kami mengakui ini juga kesalahan kami karena lambat menginput data. Jadi, perlu evaluasi internal untuk memperbaiki sistem pelaporan agar lebih cepat dan akurat,” tambahnya.
Aji juga menyebutkan, penilaian SPM merupakan proses berkelanjutan yang memerlukan pembaruan data secara rutin agar hasil evaluasi lebih representatif. Ia menekankan, yang terpenting adalah masyarakat bisa merasakan pelayanan yang optimal, terlepas dari angka penilaian.
“Apa gunanya angka tinggi kalau pelayanan ke masyarakat tidak bagus? Yang kita programkan harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Sekda Bontang itu juga mengungkapkan capaian beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait pelaksanaan SPM. Pada triwulan I tahun 2024, sektor kesehatan berada di posisi terendah dengan capaian 45 persen, sementara sektor pendidikan sudah mencapai 100 persen.
“Sektor kesehatan masih 45 persen di triwulan pertama. Pekerjaan umum 59,25 persen, perumahan rakyat 75 persen, dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat (trantibumlinmas) 68 persen pada triwulan kedua. Jadi ini perlu diperhatikan,” kata Aji.
Aji juga mengingatkan bahwa evaluasi SPM dilakukan setiap tiga bulan sehingga capaian pada satu triwulan tidak selalu mencerminkan keseluruhan kinerja tahun itu.
Dengan adanya evaluasi berkala, ia berharap Pemkot Bontang dapat meningkatkan akurasi laporan dan memperbaiki sektor-sektor yang membutuhkan perhatian lebih demi pelayanan publik yang lebih baik.
“Setiap triwulan ada evaluasi. Jadi, tidak mesti naik terus. Begitu cara menghitungnya,” pungkasnya. (*)
Tinggalkan Balasan