EXPRESI.co, SAMARINDA – Wacana penutupan alur Sungai Mahakam pasca insiden tabrakan kapal terhadap Jembatan Mahakam mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur. Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi, menegaskan perlunya kajian komprehensif sebelum mengambil langkah drastis yang berpotensi merugikan banyak pihak.
“Setiap rekomendasi, apalagi terkait penutupan Sungai Mahakam, harus benar-benar dikaji matang. Jangan sampai menimbulkan dampak domino yang merugikan masyarakat dan dunia usaha,” kata Reza.
Menurutnya, Sungai Mahakam merupakan nadi ekonomi masyarakat Kalimantan Timur, yang menopang aktivitas pelayaran, logistik, hingga distribusi batu bara. Penutupan jalur sungai, jika diterapkan, berisiko memutus rantai pasok nasional dan memengaruhi penerimaan negara dari sektor PNBP.
“Bayangkan jika rantai pasok batu bara terganggu, jetty bisa rusak atau terbakar, dan pemasukan negara hilang. Ini bukan hanya isu daerah, tapi menyangkut kepentingan nasional,” tegas Reza.
Ia juga mengingatkan bahwa kewenangan terhadap alur sungai maupun jembatan berada di tangan pemerintah pusat. Sisi darat merupakan kewenangan Kementerian PUPR, sementara alur perairan berada di bawah otoritas Kementerian Perhubungan.
Dalam kapasitasnya sebagai legislator, Reza menegaskan bahwa peran DPRD adalah memberi rekomendasi dan mengawasi kebijakan, bukan mengambil keputusan eksekutif. Ia pun mengimbau agar pemerintah lebih fokus pada penegakan hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam insiden tersebut.
“Proses hukum harus ditegakkan. Kejar penyebab tabrakan. Jika perlu, cabut izin usaha pelaku, mulai dari nakhoda, ABK, hingga pemilik kapal. Sita kapal. Hukum pelaku, bukan masyarakat luas,” tegasnya.
Lebih jauh, Reza menyampaikan bahwa stabilitas pelayaran di Sungai Mahakam juga menyangkut citra Indonesia di mata dunia. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak gegabah dalam mengambil langkah yang bisa berdampak luas.
Dirinya menyatakan sikap politiknya sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menjaga keseimbangan antara keselamatan masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional.
“Keselamatan itu penting, tapi jangan sampai mengorbankan kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Fokus kita adalah penegakan hukum dan perbaikan sistem, bukan penutupan jalur vital,” pungkas Reza. (*/IA)
Tinggalkan Balasan