EXPRESI.co, SAMARINDA – Ketua DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan kekhawatirannya terhadap proyeksi penurunan signifikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim pada tahun 2026. Dari sebelumnya Rp20 triliun, anggaran tersebut diperkirakan menyusut menjadi Rp18 triliun akibat berkurangnya alokasi Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat.
“Ini cukup signifikan. Dana bagi hasil yang diterima Kaltim mengalami penurunan, dan ini harus menjadi perhatian serius,” ujar Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas.
Ia menekankan bahwa meskipun angka APBD diproyeksikan sebesar Rp18 triliun, dana tersebut tidak sepenuhnya dikelola oleh Pemerintah Provinsi. Sebagian besar akan dialokasikan ke 10 kabupaten dan kota di Kalimantan Timur, yang berarti ruang fiskal di tingkat provinsi akan semakin terbatas.
“APBD itu tidak sepenuhnya dikelola provinsi. Dana tersebut akan dibagi ke kabupaten dan kota, sehingga fleksibilitas fiskal pemerintah provinsi jadi sangat terbatas,” jelasnya.
Dalam menghadapi tantangan ini, Hamas menegaskan pentingnya langkah efisiensi dan pengelolaan anggaran yang lebih cermat, agar pembangunan tetap berjalan dan kesejahteraan masyarakat tetap terjaga.
Salah satu bentuk efisiensi yang telah dilakukan, katanya, adalah dengan memusatkan pelaksanaan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Kantor Gubernur Kaltim.
“Biasanya Musrenbang diadakan di luar daerah dengan anggaran besar. Sekarang kita laksanakan di Kantor Gubernur sebagai bentuk efisiensi,” katanya.
Hamas berharap, meskipun dengan anggaran yang lebih kecil, Pemerintah Provinsi Kaltim tetap mampu menyusun skala prioritas yang tepat dan fokus pada program strategis yang berdampak langsung pada masyarakat.
“Kita harus pintar-pintar mengelola sumber daya yang ada. Jangan sampai program penting justru terganggu karena keterbatasan anggaran,” tutupnya. (*/IA)
Tinggalkan Balasan