EXPRESIco, BALIKPAPAN – Hadirnya Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi momen penting bagi kota-kota penyangga, termasuk Kota Balikpapan yang secara strategis diproyeksikan sebagai pintu gerbang utama menuju IKN.
Ketua Komisi II DPRD Kalimantan Timur, Sabaruddin Panrecalle, menyampaikan bahwa kesiapan Balikpapan harus diimbangi dengan sinergi kuat bersama pemerintah pusat, khususnya dalam hal pendanaan dan penguatan infrastruktur.
“Balikpapan harus lebih siap sebagai pintu gerbang IKN. Tapi untuk mewujudkan itu, kita tidak bisa bekerja sendiri. Perlu dukungan anggaran dari pusat, terutama untuk infrastruktur yang mendukung konektivitas,” ujar Sabaruddin.
Ia menegaskan, tidak hanya Balikpapan, kota/kabupaten seperti Samarinda, Penajam Paser Utara, dan Kutai Kartanegara juga harus turut mempersiapkan diri sebagai daerah penyangga yang saling terintegrasi, sebagaimana konsep kawasan megapolitan Jabodetabek di sekitar Jakarta.
Menurut Sabaruddin, Balikpapan saat ini tengah menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah kemacetan yang kian meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas kendaraan. Ia menyebut perlu adanya pelebaran jalan dan pembangunan jalur alternatif sebagai solusi jangka panjang.
“Kemacetan di Balikpapan tidak bisa hanya diselesaikan dengan rekayasa lalu lintas. Pelebaran jalan atau jalur alternatif harus segera direalisasikan,” tegasnya.
Lebih lanjut, proyek infrastruktur seperti jalan tol penghubung Balikpapan ke kawasan inti IKN disebut sebagai proyek prioritas. Namun, ia mengingatkan bahwa pembangunan tersebut juga menimbulkan beban tambahan bagi infrastruktur lokal di Balikpapan.
“Pembangunan jalan tol membawa dampak signifikan. Pemerintah pusat perlu turun tangan untuk memastikan proyek ini berjalan seimbang dengan peningkatan jalan-jalan lokal,” tambahnya.
Ia juga menyoroti keterbatasan anggaran daerah, yang tidak mencukupi untuk mendukung pembangunan sebagai pintu gerbang IKN. Oleh karena itu, peran pemerintah pusat dinilai sangat krusial dalam menyediakan alokasi dana yang memadai.
“Kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Pemerintah pusat harus lebih aktif dalam mendukung kebutuhan pembangunan di Balikpapan,” tandasnya.
Di tengah masa transisi menuju beroperasinya IKN, Sabaruddin menyampaikan bahwa keberhasilan pemindahan ibu kota negara sangat ditentukan oleh kesiapan konektivitas antarwilayah, termasuk dari Balikpapan sebagai pintu masuk utama.
“Balikpapan adalah gerbang utama menuju IKN. Kita harus memastikan segala aspek sudah siap, baik dari segi jalan, layanan transportasi, hingga fasilitas publik. Namun, untuk semua ini, kita butuh kolaborasi kuat dengan pemerintah pusat,” tutupnya. (*/IA)
Tinggalkan Balasan