EXPRESI.co, SAMARINDA – Isu juru parkir liar (jukir) kembali menjadi sorotan warga Kota Samarinda. Tidak hanya dinilai meresahkan, praktik pungutan liar yang kerap menyertainya juga dinilai berpotensi menyebabkan kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Menanggapi hal ini, Anggota Komisi I DPRD Kota Samarinda, Ronald Stephen Lonteng, menyerukan penertiban tegas terhadap oknum-oknum jukir yang beroperasi di luar ketentuan.
Menurut Ronald, keberadaan jukir ilegal tidak hanya mengganggu kenyamanan pengguna jalan, tetapi juga mengikis potensi pendapatan daerah yang seharusnya diperoleh dari pengelolaan parkir yang resmi dan transparan.
“Jukir liar juga bisa mengurangi PAD dan memungkinkan adanya pungli yang meresahkan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyampaikan, laporan warga terus berdatangan ke DPRD, terutama terkait perilaku jukir yang memungut biaya secara semena-mena, bahkan disertai intimidasi. Kondisi ini dinilai sudah sangat meresahkan dan perlu tindakan segera dari instansi terkait.
“Kalau bisa segera ditindak, karena banyak sekali laporan keresahan tentang pungli yang kesannya memaksa ini,” tegasnya.
Ronald pun mendorong sinergi antara Dinas Perhubungan, Satpol PP, dan pihak kepolisian untuk meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik yang rawan praktik parkir liar, seperti kawasan pertokoan, rumah sakit, pusat kuliner, dan fasilitas umum lainnya.
Lebih dari itu, ia menekankan pentingnya sistem pengelolaan parkir yang tertata dan transparan agar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah meningkat dan potensi PAD dari sektor perparkiran dapat dioptimalkan.
“Kami berharap dengan adanya pengelolaan parkir yang tertib dan profesional, masyarakat bisa lebih nyaman, dan pendapatan dari sektor ini juga bisa benar-benar masuk ke kas daerah,” tutup Ronald.
(Ina/Adv)
Tinggalkan Balasan