EXPRESI.co, SAMARINDA – Dalam momentum peringatan Hari Buruh Internasional 1 Mei, DPRD Kalimantan Timur menyerukan perlunya langkah konkret dari pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan para buruh. Sekretaris Komisi IV DPRD Kaltim, Muhammad Darlis Pattalongi, menegaskan bahwa peningkatan taraf hidup pekerja harus menjadi agenda bersama antara pemerintah dan dunia usaha.

Menurut Darlis, kondisi kesejahteraan buruh saat ini masih jauh dari kata layak. Oleh karena itu, ia meminta pemerintah lebih aktif menjalin komunikasi dengan kalangan pengusaha guna merumuskan solusi bersama yang menguntungkan semua pihak.

“Kita semua tahu bahwa buruh memiliki peran penting dalam roda perekonomian, tapi taraf hidup mereka masih belum sesuai harapan. Pemerintah harus hadir lebih kuat, berdialog dengan pengusaha, dan mencari jalan tengah,” ujarnya.

Salah satu solusi yang ditawarkan adalah meningkatkan komponen pendapatan buruh secara bertahap. Namun Darlis menekankan bahwa langkah ini harus dibarengi dengan upaya meringankan beban produksi yang selama ini ditanggung oleh pelaku usaha.

“Buruh perlu peningkatan penghasilan, tapi jangan sampai itu malah menekan sektor usaha. Kita bisa bantu pengusaha dengan menyederhanakan birokrasi perizinan dan menghapus biaya-biaya yang tidak relevan,” jelasnya.

Ia menyebut reformasi birokrasi dan penghapusan pungutan non-operasional sebagai kunci untuk menciptakan ruang fiskal bagi pengusaha agar dapat mengalokasikan lebih banyak dana untuk upah pekerja. Dengan begitu, lanjutnya, akan tercipta struktur pendapatan yang lebih adil bagi para buruh tanpa membebani pelaku usaha.

“Jika hambatan-hambatan administratif dan biaya tambahan bisa dipangkas, maka pengusaha punya ruang untuk menaikkan upah buruh secara wajar,” tegas Darlis.

Menutup pernyataannya, Darlis menekankan pentingnya keseimbangan antara kepentingan pekerja, pengusaha, dan pemerintah. Menurutnya, sinergi ketiga pihak tersebut menjadi kunci untuk menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang sehat dan berkeadilan. (*/IA)