DENPASAR – Kegiatan Reforma Agraria (RA) Summit 2024 yang diadakan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) pada tanggal 14-15 Juni 2024 di The Meru Sanur, Denpasar, Bali, telah menarik perhatian banyak pihak, termasuk Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim). Bupati Kutim, H Ardiansyah Sulaiman, telah mendelegasikan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten (Pemkesra Seskab), Poniso Suryo Renggono, untuk turut menghadiri kegiatan tersebut.
Acara dimulai dengan Sambung Rasa Reforma Agraria, yang membahas perjalanan implementasi Reforma Agraria dalam satu dekade terakhir. Dwi Budi Martono, yang juga menjabat sebagai Direktur Pemberdayaan Tanah Masyarakat dan Ketua Pelaksana RA Summit 2024, menjelaskan bahwa kegiatan RA Summit ini merupakan kelanjutan dari GTRA Summit Wakatobi 2022 dan GTRA Summit Karimun 2023.
“Kita memiliki tujuan untuk menyampaikan capaian 10 tahun Program Strategis Nasional (PSN) Reforma Agraria periode 2014-2024, menindaklanjuti kesepakatan 9 Menteri pada GTRA Summit Karimun 2023, serta menyusun baseline Reforma Agraria periode 2025-2029,” ungkap Dwi Budi Martono pada Jumat (14/6/2024).
Deklarasi GTRA Karimun 2023 menjadi dasar RA Summit 2024, dengan empat fokus utama. Penyelesaian legalisasi aset permukiman di atas air, pulau-pulau kecil, dan pulau terluar, penyelesaian permasalahan pertanahan transmigrasi; penyelesaian konflik agraria pada aset BMN/BMD, BUMN/BUMD yang dikuasai masyarakat. Serta redistribusi tanah dari pelepasan kawasan hutan. Untuk membahas isu-isu ini, telah dilakukan dua kali workshop bersama para pihak terkait sebelumnya.
Hari kedua, Sabtu (15/6/2024), menjadi puncak acara dengan menampilkan potret pelaksanaan Reforma Agraria selama satu dekade. Dalam kesempatan ini, video kaleidoskop ditayangkan dan Menteri ATR/Kepala BPN Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), memberikan sambutan tentang perjalanan Reforma Agraria periode 2014-2024.
Penyerahan Akta Pernyataan Pelepasan Sebagian Hak Guna Usaha (HGU) PT Sumber Agro Makmur untuk Reforma Agraria dan 210 Sertipikat Tanah Elektronik menjadi sorotan acara ini. Sertipikat yang diserahkan termasuk hasil Redistribusi Tanah dan objek dari pelepasan kawasan hutan untuk eks pengungsi Timor-Timur.
“Penyerahan sertipikat untuk eks pengungsi Timor-Timur ini merupakan bagian dari penyelesaian konflik agraria yang telah berlangsung bertahun-tahun,” jelas Dwi Budi Martono.
Sambung Rasa Reforma Agraria Summit 2024 menghadirkan sejumlah panelis ternama, seperti Kepala Badan Informasi Geospasial, Muh Aris Marfai; Sekretaris Jenderal Kementerian ATR/BPN, Suyus Windayana; Direktur Jenderal Survei dan Pemetaan Pertanahan dan Ruang, Virgo Eresta Jaya; Asisten Deputi Penataan Ruang dan Pertanahan, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Marcia Tamba; serta Direktur Program Pangan Lahan dan Air World Resource Institutes (WRI), Tomi Haryadi.
Acara hari pertama ini dihadiri oleh pejabat tinggi Kementerian ATR/BPN serta 523 peserta dari berbagai kementerian/lembaga, pimpinan Reforma Agraria daerah, akademisi, dan CSO.
Usai menghadiri pertemuan penting tersebut, Asisten Pemkesra Seskab Kutim Poniso Suryo Renggono menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terkait reforma agraria.
“Kesuksesan Reforma Agraria tidak hanya bergantung pada regulasi yang baik, tetapi juga pada pelaksanaan yang konsisten dan komitmen dari semua pihak,” ujarnya.
Melalui deklarasi dan resolusi dari GTRA Summit, diharapkan berbagai permasalahan agraria yang menjadi hambatan dapat segera diselesaikan. Fase krusial 2025-2029 akan menjadi penentu kelanjutan Reforma Agraria. Dengan baseline yang telah disusun menjadi panduan utama mencapai tujuan besar ini. Dengan komitmen dan upaya bersama, cita-cita pemerataan kepemilikan tanah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat semakin nyata.
“Reforma Agraria bukan sekadar program, tetapi gerakan menuju keadilan sosial dan keberlanjutan pembangunan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Kutai Timur,” jelas mantan Camat Rantau Pulung tersebut. (*/Re)
