EXPRESI.co – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Salus Populi menggelar diskusi bertajuk Ngaji Kebijakan Publik dengan tema “Nilai-nilai Demokrasi: Kajian Filosofis dalam Perumusan Kebijakan Publik” secara daring melalui Zoom Meeting. Acara ini menghadirkan dua narasumber ahli, yaitu Dr. Ade Putra Ode Amane, S.Sos, M.Si., Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Luwuk, serta Abdan Sakura, S.H., Peneliti di Indonesian Public Institute (IPI).
Ketua LBH Salus Populi, Rasid Ripamole, menjelaskan kegiatan ini merupakan bagian dari diskusi tematik mingguan yang berlangsung sejak Februari hingga Maret 2025. Empat topik utama yang diangkat dalam diskusi ini adalah Hukum dan Keadilan, Hukum dan Demokrasi, Kebijakan Publik dan Partisipasi Masyarakat, serta Kebebasan dan UU ITE. Dua topik telah dibahas sebelumnya, dan kali ini memasuki pembahasan ketiga.
Dalam pemaparannya, Dr. Ade Putra Ode Amane menyoroti nilai demokrasi dalam siklus kebijakan publik, yang terdiri dari lima tahapan: identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan kebijakan, implementasi, dan evaluasi. Ia juga menekankan setiap tahap memiliki nilai demokratis tersendiri yang menentukan keberhasilan kebijakan publik.
Sementara itu, Abdan Sakura membahas masa depan demokrasi, mencakup empat aspek penting: mekanisme demokrasi, pengelolaan kehidupan bersama, tuntutan pertanggungjawaban, dan tantangan demokrasi. Ia menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya soal pemilu, tetapi juga partisipasi aktif masyarakat dalam perumusan kebijakan dan regulasi.
Dalam konteks otonomi daerah, partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan telah dijamin dalam Pasal 237 ayat (3) UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah. Hal ini menjadi bukti bahwa demokrasi bukan hanya konsep, tetapi harus diwujudkan dalam setiap kebijakan yang dibuat.
Diskusi yang berlangsung mulai pukul 14.30 hingga 16.20 WITA ini diikuti lebih dari 60 peserta yang aktif berdiskusi dan bertukar pandangan. Antusiasme tinggi dari peserta menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap isu demokrasi dan kebijakan publik, terutama dalam konteks hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia. (*)
Tinggalkan Balasan