EXPRESI.co, BONTANG – Ainun Najib, Inisiator Kawal Covid-19 meminta pemerintah mengambil kebijakan yang drastis dan Presiden Jokowi memimpin langsung penanganan pandemi jika tak ingin kasus kematian akibat Covid-19 di Indonesia bisa tembus angka 100 ribu.
Ainun menyebut kasus kematian berdasarkan data resmi pemerintah tidak menunjukkan data yang sebenarnya di lapangan.
Jika pencatatan data dilakukan secara benar, katanya, kasus kematian bisa lebih dari data terkini.
Kawal Covid-19 merupakan sebuah wadah yang diinisiasi oleh secara sukarela oleh warganet untuk mengawal transparansi data, informasi, dan advokasi terkait pandemi.
“Kalau kita tidak ada drastic measures, berarti Juli ini yang meninggal lebih dari 100 ribu. Lebih dari 100 ribu kalau pemerintah tidak melakukan drastic measures,” ucap Ainun dalam acara Mata Najwa yang disiarkan oleh Trans7, Rabu (7/7/2021).
Ainun menjelaskan tindakan drastis yang dimaksud adalah Jokowi harus langsung turun tangan menangani Covid-19.
Jika perlu, kata Ainun, Jokowi harus mengancam dinas kesehatan dan pemerintah daerah yang bandel.
Menurutnya sejauh ini masih banyak pemda yang berusaha memanipulasi data seakan-akan kondisi di daerah tersebut baik-baik saja.
“Presiden mesti langsung mengomando seperti dilakukan di negara-negara lain. Setiap Minggu memberikan petunjuk jelas, ketegasan, bahkan ancaman ke dinkes-dinkes atau daerah-daerah yang menghijaukan angkanya supaya dipertegas,” jelasnya.
Situasi pun, katanya, makin genting dengan kasus kematian tenaga kesehatan yang melonjak sampai empat kali lipat tiap bulannya.
“Itu kalau kita lihat kematian nakes bulan Juni, itu empat kali lipat kematian nakes bulan Mei. Sekarang di bulan Juli kita belum seminggu, angka kematian sudah hampir mendekati kematian nakes bulan Juni,” ujarnya.
Sejak awal pandemi, kata dia, Kawal Covid-19 sudah banyak memberikan masukan kepada pemerintah. Beberapa masukan itu di antaranya karantina wilayah, tes, telusur, diperkuat, dan isolasi mandiri.
Terkait isolasi mandiri, Ainun menilai seharusnya dilakukan terpadu pemda.
Dia mengatakan, meskipun pasien isolasi mandi tetapi tetap dalam pantauan pemerintah.
Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jika adanya perburukan pada pasien maka bisa ditindaklanjuti.
“Sehingga isolasi mandiri tidak di rumah lalu tidak ada yang memantau, kondisinya memburuk lantas meninggal di rumah seperti yang dilaporkan laporcovid hingga ratusan. Sudah ratusan yang dilaporkan meninggal ketika isolasi mandiri,” ucap dia.
Diketahui, catatan harian Covid-19 di Indonesia belum kembali mencatat rekor.
Per Rabu (7/7/2021), Satgas Covid-19 mencatat penambahan kasus baru sebanyak 34.379 pasien, membuat total kasus covid-19 di RI menembus 2.379.397 kasus sejak awal pandemi.
Angka kematian juga mencetak rekor tembus sebanyak 1.040 pasien, membuat total angka kematian mencapai 62.908 orang.
Kemudian pasien sembuh bertambah 14.835 hari ini membuat total pasien sembuh sebanyak 1.973.388 orang
Sementara itu, nakes dan pasien Covid-19 yang melakukan isolasi mandiri juga berguguran.
Sepanjang bulan Juni, 41 warga Sleman, Yogyakarta meninggal dunia saat menjalani isolasi mandiri di rumah masing-masing.
Sebelumnya, Jokowi disebut membuka opsi perluasan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat ke daerah-daerah di luar Pulau Jawa dan Pulau Bali jika wilayah-wilayah tersebut kewalahan menghadapi lonjakan kasus Covid-19.
“Arahan Bapak Presiden, seandainya daerah itu fasilitas pendukungnya semakin terbatas atau berkurang, tentu sesuai mekanisme dan kriteria yang tentu akan kita tingkatkan dari ketat menjadi darurat,” kata Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) Airlangga Hartarto, Rabu (7/7/2021) mengutip CNNIndonesia.com.
Sejauh ini, PPKM Mikro diperketat di 43 kabupaten/kota di 20 provinsi. Penanganan pandemi dilakukan oleh KPC PEN di bawah Airlangga, alias tak ditangani langsung Presiden. (**)
Editor : Bagoez Ankara
