EXPRESI.co, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah tancap gas merealisasikan target ambisius: membangun 371 dapur gizi atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai bagian dari Program Prioritas Presiden Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini digadang-gadang jadi game changer dalam pemenuhan gizi anak sekolah, khususnya di daerah terpencil.
Namun, hingga pertengahan Agustus 2025, baru 41 SPPG yang telah memiliki Surat Keputusan (SK) aktif. Sisanya? Masih menunggu langkah konkret dari pemerintah kabupaten/kota.
Kondisi ini menjadi perhatian serius dalam rapat monitoring dan evaluasi yang digelar Pemprov Kaltim bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan para stakeholder, Kamis (21/8), di Ruang Tepian 2 Kantor Gubernur Kaltim.
Percepat atau Tertinggal
Kepala Dinas Kesehatan Kaltim, Jaya Mualimin, secara tegas meminta semua pihak bergerak cepat. Ia mengingatkan bahwa waktu tidak banyak, dan manfaat program makan gratis ini tidak boleh hanya jadi wacana.
“Ini catatan penting. Harus ada percepatan agar anak-anak segera merasakan manfaatnya,” ujar Jaya saat memimpin rapat.
Dalam kesempatan itu, Jaya juga menyebut Kaltim telah membentuk Satgas MBG di tingkat provinsi dan melaporkannya ke Kemendagri. Namun, keberhasilan di atas kertas harus segera ditindaklanjuti dengan aksi nyata di lapangan.
Lahan Harus Siap, Tak Bisa Asal
Mengacu pada Surat Edaran Mendagri Nomor 500.12/119/SJ, pemda wajib mengusulkan minimal tiga lokasi lahan untuk pembangunan dapur SPPG. Lahan yang diajukan pun tak boleh sembarangan—harus milik pemerintah daerah, bebas dari sengketa, dekat sekolah atau permukiman, serta tersedia akses air bersih, listrik, dan jalan umum.
“SPPG ini akan jadi dapur besar penyedia makanan bergizi tiap hari. Harus representatif dan siap pakai,” tegas Jaya.
Kemendagri Turun Tangan
Menanggapi lambatnya progres pengajuan lahan di beberapa kabupaten/kota, perwakilan Inspektorat Jenderal Kemendagri, Yosephus Nugroho, menegaskan pihaknya bakal terjun langsung ke lapangan.
“Kami akan cek dokumen usulan dan lokasi. Hanya lokasi paling layak yang akan diprioritaskan,” katanya.
Evaluasi akan menilai kesiapan fisik, legalitas lahan, dan aksesibilitas. Pemda yang lambat merespons bisa tertinggal dari daerah lain yang sudah lebih dulu siap.
Lebih dari sekadar proyek infrastruktur, SPPG diposisikan sebagai sarana strategis dalam menciptakan generasi sehat dan cerdas. Dapur-dapur ini akan menyuplai makanan bergizi langsung ke sekolah setiap hari, membantu anak belajar tanpa perut kosong, sekaligus meringankan beban ekonomi keluarga.
Tak hanya itu, kehadiran SPPG juga diyakini membuka lapangan kerja baru di sektor pengolahan pangan dan memperkuat edukasi gizi di sekolah serta layanan kesehatan dasar.
Langkah evaluasi Pemprov Kaltim hari ini dinilai jadi pondasi penting dalam mengakselerasi perubahan besar.
Jika semua daerah bergerak cepat, dapur-dapur gizi bisa segera berdiri dan menjadi jawaban atas tantangan klasik: anak-anak yang belajar dalam kondisi lapar. (*)
Tinggalkan Balasan