EXPRESI.co, SAMARINDA – Gubernur Kalimantan Timur Rudy Mas’ud angkat bicara soal ketimpangan pembangunan di tengah masifnya proyek Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam pertemuan dengan Komisi V DPR RI di Samarinda, Gubernur menegaskan bahwa pembangunan IKN tidak boleh melupakan Kalimantan Timur sebagai daerah penyangga utama.

“Kalau IKN dibangun menjulang, infrastruktur Kaltim juga harus ikut berkembang. Jangan sampai rakyat kami cuma jadi penonton,” tegas Gubernur Rudy, Senin (28/7/2025).

Dalam rapat yang dihadiri 11 anggota Komisi V DPR RI dan sejumlah pejabat kementerian terkait, Gubernur Kaltim menyampaikan sejumlah fakta miris di lapangan. Salah satunya kondisi jalan di wilayah perbatasan yang masih jauh dari layak, bahkan menurutnya “kerbau pun gak bisa lewat, harus pakai dozer.”

Ia menyebut kawasan seperti Long Apari, Long Pahangai, Long Boh, Tiong Ohang hingga perbatasan Kalbar sebagai wilayah yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur dasar, meski Indonesia sudah 80 tahun merdeka.

“Ini yang menyebabkan harga sembako di sana melambung tinggi. Tolong lihat ini, jangan cuma bangun gedung mewah di IKN,” tegas Rudy.

IKN Harus Terintegrasi, Bukan Jadi Pulau Sendiri

Gubernur juga menekankan pentingnya membangun IKN secara terintegrasi dengan daerah sekitarnya agar tidak mengulang kesalahan Jakarta.

“Kalau IKN gagal menyatu dengan daerah penyangga, nanti akan alami nasib yang sama seperti Jakarta. Macet, banjir, dan jadi beban nasional,” kata Rudy.

Ia meminta Komisi V DPR RI mengawal alokasi anggaran pusat untuk memperkuat konektivitas, transportasi publik, pelabuhan, hingga dukungan terhadap industri hilirisasi dan SDM lokal.

Respons Komisi V: “Kami Catat, Bukan PHP!”

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras menegaskan bahwa seluruh aspirasi Gubernur akan menjadi perhatian serius parlemen.

“Apa yang disampaikan Pak Gubernur akan kami catat dan akomodasi. Bukan PHP. Kami datang bukan untuk basa-basi,” ujarnya.

Ia mengakui, Kaltim telah menyumbang besar terhadap pundi-pundi negara, sehingga pantas mendapat prioritas pembangunan.

Sementara itu, Anggota Komisi V DPR RI Hanan Rozak menekankan pentingnya penataan ruang jangka panjang agar “ibu kota tidak pindah-pindah lagi.”

Adapun Novita Wijayanti, anggota lainnya, menyoroti pentingnya mitigasi banjir sejak dini. “Kalau IKN banjir, pasti heboh, viral. Itu bukan prestasi, itu musibah nasional,” cetusnya.

Senada, Hamka B Kady, legislator senior, mengingatkan agar jangan sampai IKN megah tapi wilayah sekitarnya kumuh.

“Gedung di IKN bisa tinggi menjulang, tapi kalau jalan-jalan di kabupaten tetangga rusak parah, kecemburuan sosial pasti tinggi,” tukasnya. (*)