EXPRESI.co, BONTANG — Ramai wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) tak langsung. Menuai beragam reaksi publik.
Sebab pemilihan Gubernur, Wali Kota, dan Bupati diusulkan melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Menanggapi itu, Katua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, mengaku hanya mengikuti ketentuan pemerintah pusat.
“Baik pemilu langsung atau tidak langsung, selaku penyelenggara pemerintah di daerah, ya pasti akan ikuti apa pun aturannya itu,” ungkapnya pada awak media di halaman Pendopo Rujab, Rabu 24 Desember 2025.
Andi Faiz—sapaannya—menjelaskan tidak mempermasalahkan pola Pilkada tersebut. Menurutnya, stabilitas politik nasional perlu menjadi pertimbangan penting.
Selain itu, aspek psikologi atau perasaan publik atas wacana Pilkada tak langsung itu menjadi variabel penting juga. Terlebih, kebijakan tersebut berkaitan erat dengan hak demokratis masyarakat.
“Yang penting mengedepankan suasana psikologis daripada masyarakat,” ujarnya.
Diketahui, gagasan mengenai Pilkada tak langsung itu bermula dari partai Golkar, kendaraan politik Ketua DPRD Kota Bontang.
Besarnya ongkos politik menjadi alasan besar di balik gagasan yang mengurangi kebebasan memilih masyarakat itu.
Sejumlah partai politik di koalisi pemerintahan mendukung usulan Pilkada tak langsung tersebut. Selain Golkar, Partai Gerindra, PKB, dan PKS juga turut mendukung.
Partai politik lainnya seperti NasDem, Demokrat, dan PAN belum bersikap, sedangkan Partai PDIP menyatakan sikap menolak. (Labib)
Tinggalkan Balasan