EXPRESI.co, SAMARINDA — Di tengah tren global menuju energi hijau dan penurunan ketergantungan pada sumber daya fosil, DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan pentingnya transformasi ekonomi daerah untuk menjamin keberlanjutan jangka panjang.
Anggota Komisi II DPRD Kaltim, Firnadi Ikhsan, menegaskan bahwa Kaltim tidak bisa terus bergantung pada sektor ekstraktif seperti tambang dan migas. Ia menyebut saat ini adalah momentum krusial untuk mulai beralih ke basis ekonomi yang lebih inklusif dan ramah lingkungan.
“Kita tidak bisa terus-menerus bergantung pada sektor ekstraktif. Dunia sedang berubah. Kalau Kaltim tidak segera mengubah arah ekonomi, kita akan tertinggal,” ujar Firnadi saat ditemui.
Firnadi menyoroti bahwa potensi lokal dari sektor pertanian, perkebunan, perikanan, dan peternakan masih sangat besar namun belum tergarap secara maksimal. Salah satu masalah utama menurutnya adalah lemahnya hilirisasi.
“Komoditas seperti kelapa, sawit, ikan air tawar, dan sapi lokal sebenarnya punya prospek besar. Tapi kita lemah di hilirisasi. Semua masih dalam bentuk bahan mentah,” jelasnya.
Ia mendorong pemerintah untuk membangun industri pengolahan yang terintegrasi dengan potensi lokal, sembari memperkuat usaha mikro dan kecil dengan teknologi tepat guna serta akses pasar yang lebih luas.
“Transformasi ekonomi itu bukan hanya proyek besar. Bisa dimulai dari pengolahan kelapa jadi santan kemasan, ikan jadi olahan beku, atau limbah sawit jadi energi alternatif. Yang penting, ada nilai tambah di sini,” tegas legislator asal Dapil Kutim, Bontang, Kukar tersebut.
Firnadi menambahkan, transformasi ini bukan hanya untuk diversifikasi, tetapi juga membentuk ketahanan ekonomi daerah di tengah transisi energi global yang kini mulai mengurangi peran batubara dan minyak.
“Jangan sampai kita hanya jadi penonton ketika ekonomi dunia bergeser ke arah hijau dan berkelanjutan. Kaltim punya semua syarat untuk jadi produsen pangan, energi alternatif, dan produk lokal berdaya saing,” tambahnya.
DPRD Kaltim, menurut Firnadi, siap mendukung dari sisi regulasi dan penganggaran. Ia mendorong agar pemerintah daerah mulai menyusun roadmap ekonomi non-tambang secara konkret dan terukur.
“Kita harus mulai sekarang. Ekonomi daerah ke depan harus produktif, inovatif, dan tidak tergantung pada apa yang digali dari dalam tanah,” tutupnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan