EXPRESI.co, KUKAR – Ketua sementara DPRD Kutai Kartanegara (Kukar), Farida, menyerukan pentingnya penggunaan data akurat dalam pengelolaan dana pokok pikiran (Pokir) anggota dewan agar dapat tepat sasaran.
Farida menegaskan bahwa penggunaan dana pokir harus didasarkan pada hasil reses dan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).
Politisi dari PDI Perjuangan ini mengungkapkan bahwa data yang diperoleh dari reses sangat krusial dalam memastikan pokir bisa dialokasikan sesuai kebutuhan masyarakat.
“Dana pokir harus transparan, akuntabel, dan didasarkan pada data yang valid dari hasil reses anggota dewan,” jelas Farida, Rabu (4/9/2024).
Ia juga menyebut pentingnya integrasi antara dana pokir dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) agar dapat mendorong pembangunan yang lebih terarah.
Farida menekankan bahwa dana pokir tidak boleh dialokasikan sembarangan, apalagi digunakan di dapil yang berbeda. Menurutnya, hal ini sering menjadi penyebab ketidakseimbangan pembangunan.
Untuk memastikan penggunaan dana yang benar, Farida menyatakan pentingnya pengawasan ketat.
Ia mengingatkan agar anggota dewan tidak mengulangi kesalahan seperti yang terjadi di Jambi, di mana dana pokir disalahgunakan untuk kepentingan politik pribadi.
Farida berharap, dengan pengelolaan dana pokir yang lebih akurat dan transparan, pembangunan di Kukar dapat lebih merata dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. (Adv/DPRD Kukar)
Tinggalkan Balasan