EXPRESI.co, KUTIM — Laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur (Kutim) pada 2025 mengalami penurunan drastis. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan hanya sebesar 1,05 persen, merosot jauh dibandingkan tahun sebelumnya yang mencapai 9,82 persen.
Perlambatan tajam ini menegaskan tingginya ketergantungan Kutim terhadap sektor pertambangan, khususnya batu bara, yang selama ini menjadi tulang punggung ekonomi daerah.
Bupati Kutai Timur, Ardiansyah Sulaiman, mengungkapkan bahwa penurunan tersebut dipicu kebijakan pemerintah pusat yang mengurangi produksi batu bara sepanjang 2025.
“Saya menyampaikan terkait dengan pertumbuhan ekonomi. Nah, ini kebijakan pemerintah untuk mengurangi produksi batubara di 2025 kemarin,” ujarnya, Senin 30 Maret 2026.
Kebijakan tersebut berdampak langsung pada aktivitas perusahaan tambang di Kutim. Sejumlah perusahaan bahkan dilaporkan mengalami penurunan produksi yang signifikan.
“Saya dapat laporan dari Indominco sekitar 50 persen, saya dapat laporan indeksim sekitar 30-40 persen,” katanya.
Turunnya produksi ini berimbas luas terhadap kinerja ekonomi daerah, mengingat sektor pertambangan masih mendominasi struktur ekonomi Kutim.
Meski demikian, pemerintah daerah berharap ada perbaikan pada tahun ini, khususnya dari perusahaan tambang besar yang menjadi andalan.
“Nah, semoga andalan kita KPC ini tahun ini bisa kembali ya,” ucapnya.
Di tengah tekanan sektor tambang, sektor non-pertambangan justru menunjukkan pertumbuhan yang cukup kuat. Ardiansyah menyebut, sektor ini mampu tumbuh hingga dua digit.
“Tetapi pertumbuhan ekonomi non pertambangan itu melesat sampai 11 persen, jadi itu yang kita usahakan,” jelasnya.
Pemkab Kutim pun terus mendorong penguatan sektor alternatif seperti pertanian dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) guna mengurangi ketergantungan terhadap tambang.
“Kalau sektor yang lain kayak UMKM ya, ini kita dongkrak dan ini luar biasa. Inilah yang mempengaruhi, pertanian, UMKM. Jadi kita on the track dalam satu sisi,” tegasnya.
Namun, ia mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi secara agregat belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Karena satu sisi pertumbuhan ekonomi itu kan agregat ya. Seandainya itu langsung berpengaruh terhadap kesejahteraan mungkin oke, tapi belum pasti,” ungkapnya.
Ardiansyah juga menyoroti posisi daerah yang harus menanggung dampak kebijakan pusat terkait pengurangan produksi batu bara.
“Di sisi lain kalau pengurangan batu bara ini kan kebijakan sana, kita yang kena imbasnya,” tutupnya.(Yuristio)
Tinggalkan Balasan