EXPRESI.co, Samarinda – Anggota Komisi I DPRD Samarinda Joni Sinatria Ginting mendorong Polres Samarinda tingkatkan pelayanan yang lebih humanis.
Hal itu disampaikan Joni usaienghadiri undangan rapat Polresta Samarinda terkait penelitian tahap satu Sekolah Staf dan Pimpinan Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polisi Republik Indonesia (Sespim Lemdiklat Polri) serta pengisian kuesioner kepuasan masyarakat terhadap pelayan Polri.
Joni Sinatria Ginting menyampaikan pihak Kepolisian saat ini tengah melakukan pengembangan dalam pelayanan kepada masyarakat.
Upaya itu salah satunya melalui Lemdiklat Polri dengan memberi pelatihan terhadap anggota polisi. Joni bilang, Polri harus melakukan evaluasi serta penelitian untuk memulihkan citra Polri yang sempat menjadi sorotan akibat beberapa kasus yang terjadi di internal Kepolisian.
“Ada beberapa hal menjadi perhatian, terkait aparat penegak hukum yang mendapatkan sorotan yang negatif. Ini menjadi yang berusaha di perbaiki dan ditingkatkan kembali kepercayaan publik kepada kepolisian,” ucapnya pada awak media Selasa, (07/03/2023).
Ada beberapahal hal yang menurut Joni perlu diingkatkan. Hal itu terkait dengan dengan pelayanan kepolisian yang humanis juga belum maksimal.
“Pertama pelayanan polisi dengan pendekatan yang humanis, belum semua dilakukan menggunakan pendekatan seperti itu ketika berurusan dengan masyarakat yang memiliki masalah,” ucapnya.
Dia mengaku masih sering mendapat keluhan dari masyarakat bahwa polisi dalam melakukan penanganan kerap melakukan kekerasan.
Selain itu, ada juga laporan dari masyarakat ketika melakukan pelaporan ke pihak kepolisian untuk penanganan masih terbilang lambat dan ada juga laporan yang menyebutkan terjadi tindakan kekerasan yang dilakukan untuk membuat tersangka mengakui kesalahan.
“Masukan untuk proses laporan dari masyarakat jangan lagi diperlambat dan di perpanjang, jangan kemudian untuk tindakan kekerasan untuk membuat sebuah tersangka mengaku,” bebernya
Joni berharap berbagai kasus yang masih bisa diselesaikan melalui mediasi dimaksimalkan dalam menangani permasalahan hukum yang ada di masyarakat.
“Saran humanisme, semuanya harus dilakukan dengan mediasi jangan langsung kemudian jalur hukum, pengadilan sejatinya menjadi jalan terakhir,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
