EXPRESI.co, SAMARINDA – Tingginya angka pengangguran di Kalimantan Timur (Kaltim) yang masih didominasi oleh lulusan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menjadi perhatian serius yang memerlukan terobosan konkret dari pemerintah.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan bahwa rendahnya tingkat kompetensi lulusan menjadi salah satu penyebab utama sulitnya lulusan SMK terserap ke dunia kerja.
“Faktor utama adalah kompetensi lulusan yang belum memenuhi standar industri. Ini dipengaruhi oleh minimnya fasilitas praktik dan workshop di sekolah,” jelas Agusriansyah.
Politisi yang akrab disapa Agusriansyah ini juga menyoroti kurangnya kemitraan formal antara SMK dan dunia industri. Ia menilai, seharusnya ada perjanjian resmi yang mengatur kebutuhan tenaga kerja dan spesifikasi keahlian, sehingga sekolah dapat menyesuaikan kurikulum pelatihan.
“Seharusnya ada perjanjian antara Dinas Pendidikan dan korporasi, yang mengatur persentase kebutuhan tenaga kerja yang bisa langsung dipenuhi oleh lulusan SMK. Jika spesifikasinya jelas, maka sekolah bisa menyesuaikan pelatihannya,” terangnya.
Menurut Agusriansyah, nota kesepahaman (MoU) yang memuat kriteria dan keahlian industri sangat penting agar praktik kerja lapangan siswa menjadi lebih terarah dan perusahaan lebih mudah menemukan tenaga kerja yang sesuai.
“Di sisi lain, kerja sama ini juga menguntungkan korporasi karena mereka bisa mendapatkan SDM yang sudah disiapkan sejak dini,” tambahnya.
Sebagai langkah konkret, ia mendorong pemerintah untuk meningkatkan fasilitas praktik di SMK dan mempercepat pembentukan kemitraan strategis dengan sektor industri.
“Tanpa upaya yang serius, lulusan SMK akan terus kesulitan bersaing di pasar kerja. Padahal, pendidikan vokasi seharusnya menjadi solusi untuk menekan angka pengangguran,” pungkas Agusriansyah. (*/IA)
Tinggalkan Balasan