EXPRESI.co, SAMARINDA – Komitmen untuk mengatasi persoalan banjir di Kota Samarinda kembali ditegaskan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Di tengah kekhawatiran masyarakat yang terus dihantui genangan air setiap musim hujan, lembaga legislatif ini menunjukkan keseriusannya dengan terus mengawal isu strategis penanggulangan banjir.
Ketua Komisi III, Deni Hakim Anwar, mengungkapkan bahwa pihaknya baru saja menggelar pertemuan dengan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), khususnya Bidang Sumber Daya Air (SDA).
Pertemuan tersebut bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana progres pengendalian banjir berjalan dan memastikan langkah-langkah yang ditempuh benar-benar berdampak bagi masyarakat.
“Tadi kita banyak berdiskusi, artinya kita meminta penjelasan kepada Dinas PUPR terkait progres pengendalian banjir di Kota Samarinda. Banyak hal dijelaskan khususnya langkah-langkah penanganan saat intensitas hujan tinggi agar air cepat mengalir ke drainase,” jelasnya.
Salah satu sorotan utama dalam pertemuan tersebut adalah lemahnya kepatuhan para pengembang perumahan dalam membangun kolam retensi sesuai dengan standar yang dibutuhkan.
“Masih banyak pengembang perumahan yang tidak membangun kolam retensi sesuai kebutuhan. Ini menjadi catatan penting kami,” ungkapnya.
Deni juga meminta agar Dinas PUPR lebih terbuka dalam menyampaikan titik-titik lokasi yang menjadi prioritas penanganan. Hal ini penting untuk mendukung proses penganggaran secara maksimal melalui APBD maupun dari optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
“Kami juga ingin tahu titik-titik yang menjadi fokus penanganan, supaya bisa mendukung secara anggaran. Semua pasti kaitannya dengan dana, dan mudah-mudahan ke depan APBD serta PAD kita bisa meningkat agar penanganan banjir bisa diperluas dan diperkuat,” harapnya.
Lebih lanjut, Deni juga mengungkapkan informasi teknis dari Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di lapangan, bahwa alat deteksi geoteknik sudah mengidentifikasi potensi pergeseran tanah sejak awal tahun 2025.
“Info dari PPK menyebutkan bahwa sejak awal 2025 sudah ada deteksi potensi sliding. Berdasarkan alat yang digunakan, mereka prediksi terjadi dalam 4 bulan ke depan, tapi ternyata di bulan Februari sudah terjadi. Karena memang curah hujan yang sangat tinggi itu tadi,” beber Deni.
Komisi III DPRD Samarinda menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program-program strategis terkait infrastruktur dan pengendalian banjir, agar warga kota tidak terus-menerus menjadi korban bencana yang bisa dicegah melalui perencanaan dan pengawasan yang matang. (Adv)
Tinggalkan Balasan