Yusuf Desak Pemerintah Sediakan Kapal dan Asrama untuk Pelajar Pesisir

EXPRESI.co, BONTANG – Anggota DPRD Bontang, Muhammad Yusuf, angkat bicara terkait persoalan akses pendidikan bagi pelajar di wilayah pesisir. Ia menyoroti berbagai hambatan yang masih dihadapi siswa dalam mengikuti proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), mulai dari ketiadaan transportasi hingga kondisi sekolah yang memprihatinkan.

“Jangan sampai mereka tidak kita akomodir,” tegas Yusuf, usai menghadiri rapat paripurna ke-9 DPRD, Senin malam (23/6/2025).

Menurut politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini, minimnya fasilitas seperti kapal antar-jemput dan bangunan sekolah yang layak, menjadi penghambat utama pemerataan pendidikan. Ia mengusulkan agar kapal guru yang sudah ada, untuk sementara, bisa dimanfaatkan mengangkut siswa.

“Ini solusi jangka pendek sambil menunggu pengadaan kapal baru,” jelasnya.

Lebih lanjut, Yusuf bilang terlait hal ini dibutuhkan peran DPRD dalam mendorong pengadaan kapal dan fasilitas pendukung lainnya melalui Unit Pelaksana Belajar (UPB). Ia juga menyinggung perlunya pembangunan asrama atau rumah tinggal khusus bagi siswa pesisir yang melanjutkan pendidikan di pusat kota.

“Saat ini hanya ada rumah singgah, itu pun sifatnya sementara. Bukan fasilitas pendidikan yang representatif,” ungkap Yusuf.

Yusuf meminta Pemkot Bontang segera menyiapkan infrastruktur pendidikan yang layak, termasuk membangun asrama dan memperbaiki jalan-jalan rusak di wilayah pesisir seperti di Lestari.

“Banyak jalan rusak yang menghambat mobilitas. Ini juga harus segera ditangani,” ucapnya.

Di tengah berbagai keterbatasan itu, Yusuf mengapresiasi semangat belajar pelajar pesisir yang dinilainya luar biasa. Ia menyebut angka kelulusan mereka terus meningkat, bahkan mencapai 100 persen melanjutkan pendidikan.

“Ini luar biasa. Anak-anak pesisir semangatnya tinggi. Harus kita dukung penuh,” tambahnya.

Sebagai bentuk dukungan konkret, Yusuf meminta agar siswa pesisir mendapat prioritas dalam proses PPDB, terutama untuk masuk sekolah negeri.

“Harus ada pengecualian. Mereka harus dijamin masuk sekolah negeri,” tandasnya. (*)