EXPRESI.co, SAMARINDA – Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, Deni Hakim Anwar, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap sistem drainase dan keberadaan kolam retensi di kawasan Perumahan Bukit Mediterania, menyusul banjir lumpur yang berulang kali terjadi saat musim hujan.
Permasalahan yang dikeluhkan warga di bawah bukit ini mencakup aliran air bercampur lumpur, pasir, dan tanah yang menggenangi pemukiman. Deni menyebut persoalan tersebut sebagai bentuk kelalaian pengembang dalam memenuhi syarat teknis pembangunan.
“Kami sudah berulang kali ingatkan, kolam retensi itu bukan opsional, itu syarat wajib. Tapi yang terjadi, kejadian serupa sudah empat kali berulang tanpa solusi nyata,” tegas Deni, Jumat (18/7/2025).
Ia menjelaskan, kolam retensi berfungsi untuk menampung limpasan air hujan dan menyalurkannya secara terkontrol ke saluran pembuangan yang memadai, bukan langsung mengalir liar ke pemukiman di dataran rendah.
Menurut Deni, minimnya pengawasan teknis dari dinas terkait juga berkontribusi terhadap kondisi ini. “Apakah DLH, Dinas PUPR, dan Perkim sudah benar-benar memverifikasi alokasi lahan 20 persen untuk kolam retensi dan ruang terbuka hijau seperti yang diatur?” ujarnya.
Deni juga menyoroti lemahnya tata kelola dalam pembangunan hunian di area perbukitan. Ia menyebut, tanpa sistem drainase terintegrasi, air akan mengalir secara alami ke bawah dan justru memperparah risiko banjir dan longsor.
“Air tidak bisa ditahan tanpa sistem. Ia harus diarahkan ke Sungai Mahakam, ke saluran kota, bukan ke rumah warga,” jelas politisi Gerindra itu.
Komisi III DPRD, lanjut Deni, akan memanggil pengembang untuk meminta klarifikasi dan mendesak tindak lanjut. Pihaknya juga akan meminta laporan dari DLH, BPBD, dan Dinas Perkim terkait kepatuhan pengembang terhadap rekomendasi teknis.
“Ini bukan cuma urusan administrasi. Ini menyangkut keselamatan warga. Kalau di kawasan industri saja wajib punya kolam retensi, apalagi di kawasan perumahan yang berada di bukit,” pungkasnya. (Ina/Adv)
Tinggalkan Balasan