EXPRESI.co, Samarinda – DPRD Kota Samarinda menindak lanjuti laporan masyarakat terkait antrian truk yang ingin melakukan pengisian BBM solar subsidi yang terjadi beberapa SPBU di Kota Samarinda dengan Rapat Dengar Pendapat (RDP).
Dalam RDP yang digelar Komisi III DPRD Kota Samarinda menghadirkan pihak Pertamina dan Pengusaha SPBU.
Anggota komisi III Eko Elyasmoko menyampaikan beberapa hal penyebab terjadinya antri truk tersebut mulai dari jumlah Kouta BBM subsidi yang berkurang dan sebagai daerah transit, jatah berkurang sebab harus berbagi dengn kendaraan luar yang melintas di Kota Tepian.
“Contoh, di Sungai Kunjang di situ awalnya 16 ribu kilo liter ton sekarang diturunkan menjadi 8 ribu kilo liter . Akibat penurunan itu berdampak ke masyarakat yang antri ketakutan tidak mendapatkan solar subsidi,” ucapnya kepada awak media Senin (13/02/2023).
Oleh karena itu dalam RDP yang juga dihadiri pihak Pemkot, dan Kepolisian. DPRD merekomendasikan agar dalam hal ini Pertamina atau Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) mengembalikan kuota BBM di Kota Samarinda.
Diketahui, saat ini penentu pembagian kuota BBM ialah BPH Migas, sementara Pertamina hanya sebagai penyalur. Meski demikian, Eko tetap meminta agar seluruh pihak satu suara dalam hal ini. Dia menilai, kenaikan kouta BBM hanya dilakukan di saat hari-hari besar saja kurang tepat. Sebab, kuota itu harus stabil setiap hari.
“Mereka BPH Migas mempunyai kalkulasi, tapi menurut hemat saya lebih baik kuota nya di stabilkan saja jangan naik turun menunggu hari besar baru di naikkan,” ungkapnya.
Dalam rapat tersebut disampaikan Eko bahwa Pertamina berjanji hasil rapat hari ini akan di sampaikan ke pimpinan mereka.
Selain itu untuk mencegah adanya oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab saat ini telah ada pos jaga yang ditempatkan di SPBU.
“Di Sungai Kunjang saya turun langsung kelapangan melihat kondisinya sudah baik ada pos jaga siaga di depan pom bensin, ini merupakan langkah antisipasi kita terhadap oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena dampaknya bisa memberikan dampak yang fatal,” pungkasnya. (Adv/DPRD Samarinda)
