EXPRESI.co, Samarinda – Menanggapi isu Dana Kinerja Pemprov Kaltim terkait pengurangan emisi karbon, Anggota DPRD Kaltim Sutomo Jabir menilai ada sejumlah hal menarik yang menjadi perhatian.
Sebab, sebut dia, Selain bisa menambah pendapatan asli daerah, juga memotivasi masyarakat dan pemerintah terus menjaga kelestarian lingkungan.
Apalagi Sutomo Jabir, meyakini tidak semua daerah memiliki potensi tersebut, Kaltim menjadi salah satu yang mendapatkannya.
Hal itu kesepakatan Sutomo usai Komisi II DPRD Kaltim bersama Komisi III DPRD Kaltim baru-baru ini mengundang Pemprov Kaltim membahas kemungkinan adanya kesepakatan pembayaran kinerja atas pengurangan emisi di Provinsi Kaltim yang akan dibuat oleh Bank Dunia.
Pembayaran kinerja yang akan disalurkan melalui Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLK) Kementerian Keuangan ke pelaksana Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan (REDD+) di tingkat nasional dan sub nasional dibebaskan untuk tanggung jawab, kinerja dan penghargaan sesuai dengan Rencana Pembagian Manfaat (BSP) .
Selain itu, Kementerian Lingkungan Hidup juga mencantumkan bahwa atas dana tersebut setiap tahunnya, Pemerintah Provinsi Kaltim agar mencatatnya sebagai target pendapatan daerah tahun bersangkutan.
“Ini berpotensi memberi pendapatan besar di masa depan, ini harus diberikan pemahaman kepada pemegang saham. Dari tingkat provinsi hingga desa, sehingga timbul kesadaran bersama untuk menjaga lingkungan. Dengan begitu pasokan apa-apa saja yang bisa mengurangi emisi karbon kita kedepan semakin banyak dan memiliki nilai tawar yang besar dimata dunia internasional,” ungkapnya.
Oleh karena itu, dalam pertemuan dengan Pemprov Kaltim baru-baru ini dikatakan Sutomo Jabir, DPRD Kaltim meminta pemaparan dari Pemprov Kaltim seperti apa detailnya sehingga terjadi persepsi dan pemahaman yang sama dan semakin banyak pula PAD yang Kaltim dapatkan. (Ia/Fn/Adv).
