EXPRESI.co, SAMARINDA – Masalah anak jalanan (anjal) di Kalimantan Timur kembali mencuat sebagai isu sosial yang mendesak, namun belum mendapatkan penanganan yang memadai. Hal ini diungkapkan oleh Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, yang menyayangkan belum adanya langkah strategis dan anggaran yang berpihak secara serius terhadap penyelesaian persoalan tersebut.
Menurut Agusriansyah, selama ini penanganan anjal di Kaltim masih terjebak dalam pola kerja tambal sulam, tanpa perencanaan berbasis data yang kokoh. Ia menilai bahwa kegagalan merespons masalah ini justru terletak pada lemahnya sinergi antar instansi, bukan semata keterbatasan anggaran.
“Kalau diklaim prioritas, mestinya ada keseriusan dari segi anggaran. Masalahnya bukan selalu pada ketersediaan dana, tapi seringkali karena tidak adanya koordinasi dan perencanaan yang jelas,” ucapnya, Rabu (9/7).
Ketiadaan basis data sosial yang terintegrasi menjadi sorotan utama dalam pandangan Agusriansyah. Ia menegaskan bahwa tanpa data yang akurat, kebijakan yang dilahirkan hanya akan bersifat jangka pendek dan tidak menyentuh akar persoalan.
“Kita butuh sistem yang berbasis pada analisis publik. Harus ada data, lalu ditransformasikan ke kebijakan, dan dievaluasi secara terbuka. Ini langkah dasar kalau kita ingin menuntaskan masalah anjal, bukan sekadar tambal sulam,” tegasnya.
Tak hanya itu, ia juga menyinggung penggunaan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari sektor swasta yang dinilainya masih terlalu difokuskan pada pembangunan infrastruktur, padahal potensi CSR seharusnya menyentuh problem sosial secara langsung.
“CSR seringkali dipakai untuk membangun fisik, padahal itu tanggung jawab negara. CSR idealnya menyentuh langsung persoalan sosial seperti pendidikan, kesehatan anak jalanan, dan pemberdayaan keluarga miskin,” jelasnya.
Guna memperkuat efektivitas kebijakan, Agusriansyah mendorong agar perumusan solusi sosial tidak hanya berpijak pada diskusi internal birokrasi. Ia menilai pendekatan berbasis riset ilmiah perlu menjadi pondasi dalam menyusun kebijakan sosial yang menyentuh kebutuhan masyarakat.
“Jangan sampai kebijakan hanya lahir karena reaksi sesaat. Kita harus berpikir jangka panjang, dengan basis ilmiah dan melibatkan peneliti yang memahami dinamika sosial secara mendalam,” katanya.
Lebih jauh, ia menegaskan bahwa kunci keberhasilan terletak pada komitmen politik yang sungguh-sungguh dan desain sistem yang terukur. Agusriansyah berharap Pemerintah Provinsi Kaltim segera membangun kerangka kerja sosial yang kuat, dari tahap pendataan, perencanaan hingga pelibatan publik dan dunia usaha.
“Kuncinya ada di niat politik dan kemampuan menyusun sistem. Kalau serius, semua itu bisa dirancang. Tapi kalau tidak dimulai dari data dan analisis sosial yang kuat, hasilnya akan tetap lemah,” pungkasnya. (Adv/DPRD Kaltim/IA)
Tinggalkan Balasan