EXPRESI.co, Samarinda – Temuan mencengangkan Panitia Khusus Investigasi Pertambangan kembali diungkap ke publik. Kali ini soal beroperasinya dua conveyor yang diduga ilegal. Meski tak menyebutkan lokasi, temuan Pansus IP ini cukup mengejutkan lantaran pelanggarannya terjadi tanpa izin.
“Dari hasil sidak (inspeksi mendadak, Red.), kami berhasil menelusuri salah satu perusahaan dari 21 IUP (Izin Usaha Pertambangan, Red.) palsu yang beroperasi,” kata Wakil Ketua Pansus IP, Muhammad Udin. “Selain menemukan aktivitas pertambangan ilegal, kami juga menemukan beberapa kegiatan ilegal lainnya,” ucapnya.
Dari sidak itu, urai Muhammad Udin, Pansus IP menemukan dua conveyor yang diduga ilegal namun masih beroperasi. Menurutnya, sistem mekanik conveyor masih berfungsi untuk memindahkan batu bara dari kapal menuju penampungan. Hal ini pun diduga ilegal.
Muhamamd Udin menjelaskan, salah satu perusahaan dari 21 IUP palsu yang ditemukan beroperasi itu sebenarnya didukung oleh 3 unit conveyor. Dari 3 unit, hanya 1 yang memiliki legalitas jelas. “Artinya dua yang lainnya dapat dikatakan ilegal.
“Ada tiga jety (dermaga, Red.) di lokasi tersebut. Pertama Jety HBH, kedua Jety CKT, dan Jeti SPL. namun yang memiliki legalitas untuk batubara hanyalah Jety CKT,” jelasnya.
Bagi politisi Partai Golongan Karya ini, aktivitas pertambangan ilegal sangat memberikan kerugian yang besar bagi daerah. Apalagi ulah oknum-oknum tak bertanggung jawab itu ingin meraup keuntungan lebih tanpa melihat kepentingan daerah. “Pertama dampaknya adalah jalan rusak. Sebelumnya jalan beraspal sekarang jadi tanah, Kemudian jalan semenisasi sekarang sudah pecah-pecah,” keluhnya.
Muhammad Udin mengungkapkan, masyarakat setempat kerap mengeluhkan aktivitas tambang ilegal ini hingga ke Pemerintah Pusat. Namun upaya itu justru tak membuahkan hasil sesuai dengan harapan masyarakat.
“Aktivitas pengangkutan tambang ilegal di siang hari mengganggu transportasi, keseharian masyarakat setempat, belum lagi kegiatan hauling. Semuanya belum ada sumbangsih positif kepada masyarakat sekitar,” tuturnya. “Ketika kami sempat membuka dialog dengan masyarakat, mereka bahkan sudah bosan dan terus mengeluhkan dampak kerusakan dari aktivitas penambangan yang tidak pernah digubris,” timpal Muhammad Udin. (*/Fn/adv)
