EXPRESI.co, BONTANG – Pola Pengelolaan Keuangan (PPK) Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) untuk Fasilitas Layanan Kesehatan mendapat perhatian serius dari Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Bontang.
Kepala Dinkes Bontang, Bahtiar Mabe menyebut bahwa sistem BLUD menjadi hal yang perlu untuk di kembangkan di Fasyankes Bontang.
“Ketika tidak BLUD, akan ada macam-macam permasalahan yang muncul misalnya dana kapitasinya bisa jadi silpa. Yang seharusnya bisa dimanfaatkan, apalagi BLUD itu kan dananya dikelola sendiri,” ujarnya.
Bahtiar Mabe menyampaikan bahwa sejauh ini pihaknya telah sering melakukan pertemuan untuk rencana penggunaan sistem BLUD itu.
Bahkan rencana itu sudah memiliki Surat Keterangan yang ditandatangani oleh Wali Kota Bontang. Namun, hal itu belum cukup untuk pelaksanaannya.
“Tidak cukup dengan tanda tangan Wali Kota, harus ada hasil penilaian dari beberapa komponen tim penilai,” kata dia.
Tim penilai tersebut terdiri dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida), Asisten Satu Pemerintah Kota Bontang, dan Dinas Kesehatan.
Bahtiar Mabe membeberkan bahwa dalam waktu dekat Tim Penilai tersebut akan mengikuti pelatihan penilaian di Kota Bandung.
“Tanggal 11 nanti rencananya mau ke Bandung untuk pelatihan penilaian BLUD, selama 4 hari,” sebutnya.
Sementara untuk proses penilaiannya, Bahtiar Mabe menargetkan akan berjalan di bulan Juni mendatang.
Kadis Kesehatan itu menyebut bahwa salah satu kelebihan sistem tersebut adalah, keuangan instansi bisa dikelola secara mandiri, “sehingga meminimalisir Silpa, intinya bisa berinprovisasi sendiri dibanding ketika statusnya masih non BLUD,” tandasnya. (Ca/Adv)
Tinggalkan Balasan