EXPRESI.co, SAMARINDA – Kemajuan teknologi merupakan peluang yang sangat berarti bagi umat manusia, percepatan ekonomi sangat terbantu berkat kemajuan teknologi. Begitu pula dampak yang ditorehkan pada dunia pendidikan.
Namun selain dampak positif, juga terdapat dampak negatif yang menjadi ancaman. Dapat dikatakan sebagai muasal problem sosial dan mental yang dihadapi para siswa di zaman modern yang semakin kompleks, rumit dan beragam.
Lantaran itu, Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Rusman Yaqub mengungkapkan keprihatinan mendalam terkait situasi guru Bimbingan Konseling (BK) di sekolah-sekolah di Bumi Etam.
Pasalnya, kata Rusman Yaqub, persepsi bahwa seluruh tanggung jawab atas masalah siswa hanya ada di pundak guru BK.
Ia menyebutkan, situasi para guru BK yang tidak memadai dan kurang mendapatkan dukungan optimal merupakan masalah serius yang perlu segera diatasi.
“Sangatlah tidak memadai khususnya di sekolah milik pemerintah, di mana rata-rata jumlah Guru BK paling banyak 5 orang di setiap Satuan Pendidikan (SP), sementara jumlah siswanya sampai ribuan. Belum lagi soal mindset di lingkungan SP bahwa siswa yang bermasalah adalah sepenuhnya tanggung jawab guru BK,” papar Rusman Yaqub saat dihubungi, Selasa (31/10/2023).
Seharusnya, tambah dia, setiap guru mata pelajaran (mapel) juga berperan penting dalam membantu menyelesaikan masalah siswa.
“Padahal, mestinya guru non BK alias guru mapel/guru kelas seharusnya ikut membantu, paling tidak deteksi dini bagi siswanya. Belum lagi persoalan ruangan tempat praktek (ruang BK) di satuan pendidikan, umumnya adalah di mana ruangan yang paling sempit dan nyaris tidak digunakan lagi untuk ruangan kelas, maka itulah ruangan BK,” tambahnya dengan tegas.
Lantaran kondisi ini, Rusman Yaqub coba mendorong apa yang disebutnya sebagai “Klinik Konseling”. Saat ditanyai terkait idenya ini, dia bilang tengah mengusulkannya ke Dinas Pendidikan Provinsi Kaltim.
“Saya memang mengusulkan ke Kadisdik Prov Kaltim agar membuat terobosan untuk mengatasi problematika guru BK di setiap satuan pendidikan, di mana terjadi kesenjangan antara jumlah guru BK dengan jumlah siswa yang harus ditangani di Satuan Pendidikan,” terang Ruman Yaqub.
“Oleh karenanya, saya mengusulkan agar Diknas menyediakan layanan khusus yang saya sebut dengan “Klinik Konseling”, yang ditempatkan melekat di kantor cabang Dinas atau di kantor Diknas Kabupaten/Kota di Kaltim,” sambungnya.
Melalui pendekatan ini, Rusman berharap, masalah-masalah yang amat kompleks dan memerlukan penanganan khusus dapat dirujuk ke klinik tersebut, sehingga setiap siswa bisa mendapatkan bantuan sesuai dengan kebutuhannya.
“Gunanya apa, supaya mengakomodir atau memfasilitasi siswa yang tidak bisa tertangani di sekolahnya, atau bagi siswa yang perlu penanganan khusus, dan di situ pula mengharuskan untuk bisa kerja sama dengan para psikolog dan dokter spesialis jika itu memang dibutuhkan,” pungkasnya. (ADV)
