EXPRESI.co, BONTANG – Majelis Daerah Korps Alumni HMI (MD KAHMI) Kota Bontang meminta Pemerintah Kota (Pemkot) untuk terbuka kepada publik terkait rencana pembangunan rumah jabatan (rujab) baru bagi kepala daerah.
Koordinator Presidium MD KAHMI Bontang, Taqyuddin, mengatakan pemerintah harus transparans, terutama soal anggaran. Ia menyebut pembangunan tiga unit rujab yang diperuntukkan bagi Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan Sekretaris Daerah tidak terbuka.
“Kami minta Pemkot menjelaskan secara rinci berapa total anggaran yang dialokasikan, mulai dari anggaran perencanaan, pembangunan fisik, hingga status lahan yang akan digunakan,” tegasnya.
Taqyuddin juga menyoroti pentingnya kesesuaian proyek tersebut dengan kebijakan efisiensi anggaran yang saat ini digaungkan oleh pemerintah pusat maupun daerah.
“Apakah rencana ini sejalan dengan semangat efisiensi anggaran? Pemerintah seharusnya lebih memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Ia menyebutkan beberapa program prioritas yang semestinya menjadi fokus Pemkot Bontang, antara lain:
– Penghapusan kemiskinan ekstrem.
– Penyediaan lapangan kerja di tengah ancaman resesi dan tingginya angka pengangguran.
– Revitalisasi kawasan kumuh.
– Penanganan stunting.
Serta berbagai program lain yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat.
Menurutnya, alih-alih membangun rujab baru, Pemkot seharusnya lebih sensitif terhadap kebutuhan masyarakat yang mendesak. (*)
Tinggalkan Balasan