EXPRESI.co, BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang minta pemerintah daerah maksimalkan kinerja dalam penggunaan Anggaran Pendapat dan Belanja Daerah (APBD)-Perubahan Tahun 2023 Bontang.
Diketahui, APBD-P tahun ini yang sebesar Rp 2,5 Triliun resmi disahkan. Andi Faisal mengatakan jumlah APBD-Perubahan tahun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah fiskal di Bontang.
“Ini jadi tugas pemerintah gimana caranya dengan waktu yang tersisa kurang lebih 3 bulan bisa menghabiskan anggaran itu agar tidak menjadi Silpa,” ujarnya, Senin (18/9/2023).
Andi Faiz pun meminta beberapa program prioritas untuk terealisasi di APBD-Perubahan ini seperti, pemenuhan sarana dan prasarana sekolah, pengadaan bangku dan meja sekolah yang rusak, pengadaan papan tulis yang lebih baik, dan alokasi anggaran untuk perbaikan fasilitas sekolah yang sifatnya urgent dan butuh perbaikan segera.
“Apalagi mandatory spending untuk pendidikan di APBD-Perubahan mencapai 23,26 persen dari sebelumnya 20 persen. Jadi memang harus di prioritaskan. Tapi enggak semuanya, menyesuaikan saja. Termasuk sekolah swasta, nanti akan dibantu,” ungkap Andi Faiz, saat ditemui usai rapat.
Selain itu, Andi Faiz juga berharap beberapa program lain yang bisa terealisasi di APBD-Perubahan 2023, yaitu masalah peningkatan infrastruktur, perbaikan penerangan jalan, hingga peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM), baik bagi para pegawai pemerintahan maupun seluruh masyarakat.
“Perencanaan kegiatan di APBD-Perubahan ini harus sudah di petakan, seperti kegiatan apa saja yang busa dilakukan dengan waktu yang terbatas, hasilnya yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Bontang Aji Erlynawati mengungkapkan, anggaran tersebut memang nantinya akan difokuskan untuk perbaikan infrastruktur ringan seperti rehab sekolah, pemenuhan alat kesehatan, motor operasional RT, mobil pemadam kebakaran, truk dan motor pengangkut sampah.
Termasuk kenaikan gaji tenaga honorer teknis, bonus atlet Porprov 2022 dan kenaikan insentif bagi pengurus Rukun Tetangga di Bontang.
“Semua prioritas itu sudah dibahas panjang oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan disepakati oleh Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Bontang. Jadi semua sudah teralokasi. Mana saja yang prioritas. Termasuk juga pemenuhan fasilitas umum masyarakat Bontang,” ujarnya. (*/Fn)
