Expresi.co, Kutai Timur – Anggota DPRD Kutai Timur (Kutim), Yulianus Palangiran, mengingatkan pemerintah daerah agar segera menyiapkan arah kebijakan yang jelas untuk menghadapi masa pasca tambang.
Ia menilai hingga kini pembangunan Kutim masih terlalu bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan tanpa strategi keberlanjutan yang matang.
“Yang sekarang kita banggakan tambang, tapi tidak pernah kita pikirkan setelahnya. Setelah pasca tambang, apa yang harus dilakukan,” tegas Yulianus.
Peringatan Soal Ketergantungan PAD dari Tambang
Menurut Yulianus, kondisi ini berpotensi mengancam ketahanan ekonomi daerah jika sumber daya alam mulai menurun kontribusinya. Ia mengingatkan bahwa Kutim tidak boleh hanya mengandalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor ekstraktif.
“Kalau kita hanya bergantung pada DBH, itu artinya kita tidak belajar dari masa lalu,” ujarnya.
Ia menilai pemerintah perlu mengantisipasi penurunan produksi tambang dengan menyiapkan sektor alternatif yang mampu menggerakkan perekonomian masyarakat.
Dorongan Perkuat Sektor Pertanian dan Ketahanan Pangan
Legislator Komisi D itu menekankan bahwa pertanian dan pangan adalah fondasi ekonomi rakyat yang paling realistis untuk dikembangkan dalam menghadapi era pasca tambang.
“Ketahanan pangan itu fondasi ekonomi rakyat. Kalau kita kuat di sektor ini, kita tidak akan khawatir meskipun tambang berhenti,” jelasnya.
Namun ia menyayangkan implementasi program pertanian di Kutim yang dinilai masih lemah. Minimnya perhatian pemerintah terhadap petani terlihat dari kurangnya pendampingan teknis, belum meratanya infrastruktur irigasi, hingga terbatasnya akses permodalan di desa-desa.
Pemerintah Diminta Ambil Langkah Nyata
Yulianus menegaskan, transformasi dari ketergantungan pada sumber daya alam menuju pembangunan berbasis sumber daya manusia dan pertanian rakyat merupakan pilihan paling realistis dan berkelanjutan bagi Kutim.
“Pemerintah harus turun tangan sekarang, bukan nanti setelah semua habis,” kata Yulianus.
Ia menambahkan, sektor pertanian memiliki potensi besar untuk menopang kemandirian ekonomi masyarakat, asalkan pemerintah berani mengalokasikan anggaran, membangun infrastruktur pendukung, serta memberikan pelatihan kepada petani agar mampu mengelola lahan secara produktif.
“Kalau kita mulai dari sekarang, Kutai Timur bisa mandiri tanpa harus menunggu habisnya tambang,” pungkasnya. (advertorial)
Tinggalkan Balasan