EXPRESI.co, SAMARINDA – Pergantian posisi Kapolda Kalimantan Timur dari Irjen Pol Nanang Avianto kepada Irjen Pol Endar Priantoro pada Rabu (13/3/2025) mendapat perhatian serius dari aliansi Cipayung Plus Kaltim.
Aliansi yang terdiri dari BADKO HMI Kaltimtara, PKC PMII Kaltim, DPD IMM Kaltim, DPD GMNI Kaltim, dan PW KAMMI Kaltim ini memberikan sejumlah catatan kritis dan harapan besar terhadap Kapolda yang baru untuk menyelesaikan persoalan hukum dan sosial yang mengemuka di daerah tersebut.
Ketua BADKO HMI Kaltimtara, Ashan Putra Pradana, menegaskan bahwa pergantian Kapolda harus dijadikan momentum untuk memperbaiki citra kepolisian yang selama ini dinilai lemah dalam penegakan hukum.
“Banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait mafia bahan bakar dan maraknya kasus korupsi di Kalimantan Timur,” ujarnya. Menurutnya, masalah ini membutuhkan perhatian serius agar tidak terus menerus merugikan masyarakat.
Selain itu, Ashan juga mengkritik sikap represif yang kerap ditunjukkan oleh aparat kepolisian terhadap mahasiswa yang berunjuk rasa. “Kami berharap tidak ada lagi korban jiwa dalam aksi demonstrasi,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua PKC PMII Kaltim, Sainuddin, melihat pergantian Kapolda sebagai peluang untuk kepolisian membuktikan keberpihakan pada keadilan.
“Kami mendesak Kapolda baru untuk tidak kompromi terhadap praktik tambang ilegal dan mafia bahan bakar. Jangan ada toleransi terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan oknum-oknum yang mengeksploitasi sumber daya alam secara ilegal,” tambah Sainuddin.
Ketua DPD IMM Kaltim, Andri Rifandi, menyoroti pentingnya peningkatan kolaborasi antara kepolisian dan masyarakat. “Pengawasan di tingkat daerah masih sangat lemah, sehingga koordinasi antara Polda dan Polres perlu ditingkatkan. Kasus pembunuhan terkait aksi penolakan tambang di Kabupaten Paser harus diusut tuntas dengan transparan,” katanya.
Dodi Prabowo, Ketua DPD GMNI Kaltim, mengingatkan bahwa keberanian untuk menindak mafia tambang dan koruptor sangat penting bagi perbaikan kinerja kepolisian.
“Kami berharap Kapolda baru bisa bertindak tegas untuk membasmi mafia tambang yang selama ini kebal hukum, yang merusak tatanan ekonomi daerah,” ungkap Dodi.
Sementara itu, Ketua PW KAMMI Kaltim, Dedi Nur, menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. “Kapolda yang baru harus dapat mengembalikan kepercayaan publik dengan mengedepankan profesionalisme dan integritas. Masyarakat butuh kepastian hukum, bukan sekadar janji tanpa aksi nyata,” ujarnya.
Cipayung Plus Kaltim pun menyatakan komitmennya untuk terus mengawal kebijakan dan kinerja Kapolda baru Kalimantan Timur. Mereka berharap Irjen Pol Endar Priantoro dapat membawa perubahan positif yang lebih dekat dengan masyarakat, sekaligus menegakkan hukum secara tegas dan tanpa pandang bulu. (*)
Tinggalkan Balasan