EXPRESI.co, BONTANG – Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menegaskan komitmennya untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kota Bontang. Dalam pidato perdananya di Masa Sidang II DPRD Kota Bontang, ia menyoroti pentingnya akses pendidikan tinggi dan kedisiplinan belajar bagi pelajar di Bontang.
Salah satu langkah strategis yang akan diusulkan adalah perubahan status Universitas Trunajaya menjadi perguruan tinggi negeri (PTN) vokasi. Dengan langkah ini, diharapkan anak-anak Bontang tidak perlu lagi pergi ke luar daerah untuk mendapatkan pendidikan tinggi berkualitas.
“Salah satu tantangan kita adalah angka partisipasi pendidikan, yang masih tertinggal dari kota lain karena banyaknya anak-anak Bontang yang harus menempuh pendidikan di luar daerah akibat keterbatasan perguruan tinggi negeri di kota kita. Oleh karena itu, kami memiliki gagasan untuk mengusulkan agar Universitas Trunajaya dapat diambil alih oleh pemerintah daerah dan dijadikan perguruan tinggi negeri vokasi,” ujar Neni.
Selain peningkatan akses pendidikan tinggi, Wali Kota juga memperkenalkan program Wajib Belajar (Wajar) 19-21, yaitu jam malam belajar bagi pelajar. Program ini bertujuan untuk menanamkan disiplin belajar dan mengurangi angka putus sekolah.
Tak hanya itu, untuk mendukung pendidikan dasar, pemerintah akan memberikan seragam, sepatu, tas, dan buku gratis bagi seluruh siswa SD dan SMP di Bontang.
Selain pendidikan, isu kesehatan juga menjadi prioritas. Dengan angka stunting di Bontang yang masih 23 persen, Wali Kota menegaskan pentingnya aksi cepat agar generasi masa depan tidak terancam.
Program inovatif “Tengok Tetangga” akan digalakkan untuk meningkatkan kepedulian sosial, memastikan ibu hamil mendapatkan pendampingan kesehatan optimal, serta menyediakan cek kesehatan gratis bagi lansia. Selain itu, pemerintah akan mendorong perusahaan di Bontang menjadi orang tua asuh bagi keluarga miskin ekstrem.
Sebagai bentuk kepatuhan terhadap Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025, Pemkot Bontang akan memangkas 50 persen anggaran perjalanan dinas. Dana yang dihemat akan dialokasikan untuk program yang langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran harus digunakan seefektif mungkin untuk kepentingan rakyat,” tegas Neni. (*/Fn)

Tinggalkan Balasan