EXPRESI.co – Gubernur Kaltim Isran Noor meminta pemerintah pusat membatalkan penghapusan tenaga honorer yang akan dimulai pada November 2023. Isran menjadi salah satu kepala daerah yang tegas menentang penghapusan tenaga honorer.
Isran Noor mendesak pemerintah pusat merevisi PP Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.
Dia mengatakan, PP Nomor 47 Tahun 2018 harus ditinjau ulang. Sebab, kata dia, aturan itu bertentangan dengan visi misi Presiden Joko Widodo khususnya dalam urusan peningkatan sumber daya manusia.
Pun penghapusan itu tetap berlanjut, dia meminta agar seluruh tenaga honorer diangkat menjadi PPPK.
“Kalau dihapus semua harus diangkat jadi PPPK,” kata Isran saat membuka Rapat Koordinasi Kepegawaian se-Kalimantan Timur Tahun 2022 di Hotel Savoy Homann Bandung, Rabu (19/10/2022).
Sebelumnya, Isran juga telah menegaskan Kaltim tidak akan menghapus tenaga kontrak. Proses seleksi untuk pengangkatan tenaga honorer menjadi PPPK juga dia tolak. Dia Bilang, seluruh tenaga honorer wajib diangkat PPPK tanpa harus ada proses seleksi.
Isran menyampaikan, agar pemerintah pusat mempertimbangkan nasib para tenaga honorer yang telah mengabdi selama puluhan tahun. Dengan alasan itu, sejak awal wacana penghapusan berhembus, Isran tegas menolak.
“Tidak bisa begitu. Kalau mau diangkat, ya angkat saja semua. Bagaimana nasib tenaga honorer yang tua-tua yang sudah puluhan tahun mengabdi,” tegas Isran dalam pertemuan yang dihadiri Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana dikutip dari laman Pemprov Kaltim, Kamis (20/10/2022).
Selain itu, alasan Isran tegas menolak penghapusan tenaga honorer ialah soal kemampuan dan kompetensi. Dia bilang, Kemampuan dan kompetensi para honorer tidak perlu diragukan lagi dan tidak kalah dari Pegawai Negeri Sipil (PNS).
“Bahkan, tenaga honorer nyaris menjadi tulang punggung di seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di Pemprov Kaltim,” ujarnya.
Orang nomor satu di Benua Etam itu menuturkan, setidaknya ada 12 juta orang yang menggantungkan hidup dari kerja sebagai tenaga honorer. Dengan asumsi jumlah tenaga honorer di Indonesia sekitar 4 juta. 1 tenaga honorer menghidupi 1 istri dan 2 anak.
Jika hal itu terjadi, Isran mengatakan maka pemerintah akan menjadi penyumbang pengangguran terbesar dan mencatatkan penambahan angka kemiskinan. Dan, saat ini negara belum bisa menyerap semua tenaga kerja. Untuk itu, sebagai bangsa yang besar, harus punya empati.
“Kalau pusat tetap menghapus tenaga honorer, Kaltim tetap tidak akan menghapus tenaga honorer. Ini urusan saya, bagaimanapun caranya,” tegas mantan Bupati Kutai Timur itu. (ADV/DiskominfoKaltim)
