EXPRESI.co, SANGATTA – Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim), menyebut proses pemekaran daerah otonomi (DOB) mandek di pemerintah pusat.
Dia mengatakan, syarat pembentukan kabupaten baru terpenuhi, yakni 5 kecamatan. Begitu pun syarat administrasi kata dia telah lengkap.
Joni angkat suara mengenai rencana pemekaran daerah otonomi baru sebab hingga saat ini tidak ada pro
“Syarat administrasi lengkap. Lima kecamatan untuk dibentuk menjadi satu kabupaten sudah terpenuhi. Tapi tidak ada progresnya,” jelas politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu.
Rencana DOB tersebut, meliputi Kecamatan Sangkulirang, Kecamatan Kaliorang, Kecamatan Kaubun, Kecamatan Sandaran, serta Kecamatan Karangan. Namun hingga kini, wacana pemekaran itu tak lagi terdengar. Ketua DPRD Kutim Joni menyebut, progres pemekaran mandek. Meskipun semua persyaratan telah terpenuhi, tapi hingga kini belum ada kejelasan.
Joni menuturkan, tertahannya proses pemekaran wilayah tersebut karena masih moratorium pemekaran daerah otonom baru. “Tapi tidak ada alasan untuk tidak dimekarkan, karena syaratnya sudah cukup,” ucapnya.
Adapun moratorium, karena beberapa daerah yang ingin diotonomikan belum mampu membiayai daerah sendiri, dan masih menggantungkan ke APBN termasuk daerah induk.
Namun dirinya menegaskan, untuk peningkatan pelayanan dan pemerataan pembangunan di daerah tersebut perlu dilakukan pemekaran wilayah.
“Karena itu pemerintah pusat harus melakukan kajian mengenai kemungkinannya terlaksana pemerintah wilayah Kutim di Sangkulirang,” imbuhnya.
Wacana pemekaran wilayah tersebut telah digaungkan beberapa tahun silam, akan tetapi tak kunjung terealisasi. (adv)
