EXPRESI.co, BONTANG – Banyaknya jalan di Kalimantan Timur (Kaltim) yang sudah tak layak lagi menimbulkan keprihatinan sejumlah pihak. Salah satunya, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) Syafruddin.
Dia menyebut rusaknya infrastruktur jalan, mengakibatkan kerugian banyak warga.
Lantaran itu, Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu meminta pihak terkait untuk serius menangani pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Benua Etam.
“Dengan infrastruktur jalan dan pengelolaan ekonomi yang baik, tentunya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan signifikan. Dan selama ini, hal itu kurang dirasakan oleh masyarakat Kalimantan Timur,” kata Syafruddin, Senin (06/11/2023).
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim itu juga melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) wilayah Kalimantan Timur untuk mendiskusikan langkah-langkah perbaikan infrastruktur jalan rusak di Provinsi Kaltim.
Dirinya mengungkapkan banyak ruas jalan provinsi di Kaltim yang rusak berada di bawah kewenangan pemerintah pusat.
Karena itu, pihaknya terus berupaya agar ruas jalan tersebut menjadi jalan nasional demi mendapatkan anggaran yang lebih besar dan segera mendapatkan perbaikan.
“Pembangunan infrastruktur jalan akan kami perjuangkan, karena bagaimana pun juga infrastruktur jalan di Kaltim harus terbangun dengan baik,” ucapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB Kaltim itu menjelaskan pemerintah mestinya berfikir jangka panjang soal pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Kaltim.
“Pemerintah seharusnya memikirkan jangka panjang soal infrastruktur jalan di Kaltim. Program-program pemerintah terkait harusnya lebih menfokuskan bagaimana kebermanfaatan yang diberikan terhadap masyarakat,” terangnya.
Anggota komisi III DPRD Kaltim itu mendorong rancangan kerja Dinas PUPR-PERA Kaltim benar-benar dirasakan masyarakat. “Jadi jangan hanya asal membangun. Namun kebermanfaatan tidak dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Lebih jauh ia mengatakan beberapa ruas jalan provinsi di Kaltim yang rusak, seperti di kota Samarinda, Balikpapan, Kutai Timur.
“Pemerintah seharusnya gerak cepat menangani pembangunan infrastruktur jalan itu. Kami berharap banyak anggaran dari pemerintah pusat turun di Kaltim pada 2024. Apalagi, Kaltim menjadi Ibu Kota Negara (IKN),” pungkasnya. (adv)
