EXPRESI.co, BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang, menyoroti rencana pelebaran Jalan KS Tubun yang akan dilaksanakan pada tahun 2024.
BW, sapaan akrabnya, meminta Pemerintah Kota Bontang untuk melakukan sosialisasi yang mendalam dan pendekatan humanis kepada masyarakat terdampak, terutama pedagang yang berjualan di sepanjang jalan tersebut.
BW menekankan pentingnya komunikasi persuasif untuk menghindari konflik dengan pedagang dan meminta Pemkot Bontang untuk menyediakan solusi alternatif bagi mereka yang terdampak.
Ia menegaskan, pemerintah harus menggunakan cara terbaik agar tidak melukai hati para pedagang. Apalagi kata dia, ini berkaitan dengan mata pencaharian. “Harus pakai cara humanis dan jangan langsung menutup tempat jualan tanpa memberikan solusi.”
Politisi Partai NasDem ini juga mengkritik pemerintah atas kelalaian dalam penertiban bangunan di samping jalan yang menyebabkan masalah.
Ia menilai Satpol PP Bontang kurang proaktif dalam menangani pelanggaran Perda dan menyarankan agar penegakan Perda dilakukan secara lebih awal untuk mencegah konflik di kemudian hari.
BW menutup pernyataannya dengan menekankan perlunya penegakan Perda sejak dini untuk memastikan respons pemerintah yang cepat terhadap pelanggaran, agar proses pelebaran jalan dapat berjalan tanpa menambah masalah baru. (Adv)
