EXPRESI.co, BONTANG – Aliansi Masyarakat Bufferzone Menggugat akan melakukan aksi jilid 2 menuntut PT Pupuk Kaltim (PKT) terkait keterbukaan informasi CSR tehadap masyarakat bufferzone.
Aliansi kecewa terhadap perusahaan Pupuk Kalimantan Timur (PKT) yang hingga saat ini belum merespon terkait 6 tuntutan yang mereka layangkan, saat menggelar aksi pertama pada 30 Juni 2022 lalu
Sekretaris aliansi, Muhammad Pijay Sanusi mengatakan, aksi kedua ini menindaklanjuti aksi pertama yang tidak mendapat respon dari perusahaan. Aksi ini bakal diikuti sebanyak 250 orang dan akan digelar selama dua hari yakni Senin 1 Agustus hingga Selasa 2 Agustus 2022.
“Kami telah menunggu, tapi tidak ada respon sama sekali dari perusahaan,” kata Pijay dalam konferensi pers yang digelar di Kelurahan Loktuan, Minggu (31/7/2022).
Sebelumnya, kata dia berbagai cara persuasif telah dicoba agar perusahaan bersedia memberi respon tuntutan masyarakat. Namun, hingga saat ini belum ada respon sama sekali.
Pada 7 Juli 2022, Pijay mengaku telah mengirimkan surat permohonan audiensi atau mediasi kepada Management PT Pupuk Kaltim. Kemudian, pihaknya kembali mengirim surat somasi pertama pada 15 Juli 2022, namun tetap tidak mendapat respon dari PKT.
Bahkan, kata dia, surat somasi kedua ini yang dikirim pada 20 Juli 2022 ditembuskan langsung ke Kementerian BUMN, PT Pupuk Indonesia, dan Jajaran Forkopimda Kota Bontang serta Ketua Forum CSR Kalimantan Timur.
“Sampai saat ini belum direspon juga, ada apa? Mereka ini seperti membangun sekat dari masyarakat,” ujar Sekertaris Ikatan Pemuda Loktuan Bersatu (IPLB) ini.
Pijay menyayangkan sikap perusahaan yang cuek terhadap masyarakat. Padahal, kata dia aksi mereka melibatkan hampir seluruh elemen masyarakat. Termasuk 39 Ketua RT ikut mendukung aksi tersebut.
“Aksi ini tidak main-main, ada 39 Ketua RT yang bertanda tangan mendukung aksi ini. Berbagai Ormas dan tokoh masyarakat juga ikut mendukung,” bebernya.
Sementara, Kordinator aksi Yopi Candra mengungkapkan, akan terus melakukan aksi ini sampai pimpinan perusahaan atau pihak yang berwenang merespon tuntutan tersebut.
“Pokoknya aksi kedua ini kita akan jor-joran. Kalo perlu kita akan bermalam di bundaran monumen,” tegas Yopi.
Adapun 6 tuntutan mereka meliputi:
1. Membuka secara transparan mengenai berapa dan kemana saja jumlah alokasi dana CSR yang digelontorkan kepada masyarakat Bontang khususnya di wilayah bufferzone.
2. Memprioritaskan dana CSR untuk kesejahteraan masyarakat bufferzone.
3. Memasang indikator udara di area bufferzone (Guntung, Loktuan, Sidrap) sebagai media masyarakat untuk mengecek ambang batas polusi, dan dibentuk tim independen dalam pengawasannya.
4. Memberi fasilitas medical check up gratis serta vitamin dan susu gratis setiap 3 bulan sekali khususnya masyarakat di area bufferzone yang terpapar langsung dengan populasi amoniak.
5. Memberikan fasilitas kesehatan gratis Per-RT secara berkelanjutan.
6. Membentuk tim khusus rehabilitasi di area pesisir akibat tumpahan batu bara di area boiler PT Pupuk Kaltim.
Sementara, 2 tuntutan tambahan yang juga akan mereka layangkan dalam aksi besok yaitu:
1. Minta perusahaan agar transparan dalam memaparkan hasil investigasi ledakan di Pabrik 5 PT Pupuk Kalimantan Timur (PKT) di Bontang, Kalimantan Timur pada Sabtu 23 Juli 2022 lalu.
2. Meminta perusahaan melakukan sosialisasi mitigasi di area bufferzone terhadap bahaya bencana yang ditimbulkan dari aktivitas perusahaan. (*/Fn)
